Padang Pariaman – Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tengah berada di titik krusial. Salah langkah, dampaknya bukan sekadar administratif, tetapi bisa menjadi bumerang serius bagi masa depan generasi dan kredibilitas kepemimpinan daerah.
Penataan dunia pendidikan kini menjadi ujian nyata bagi visi dan misi kepala daerah. Apakah benar pendidikan dijadikan panglima, atau sekadar jargon politik.
Sorotan tajam mengarah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Penempatan kepala sekolah bukan urusan formalitas, apalagi sekadar bagi-bagi jabatan.
“Disini nyali analisa Kadis Dikbud dalam mengelola kwalitas pendidikan daerah, dipertaruhkan. Bukan masalah Sanpras saja tetapi juga mengelola kurikulum yang merupakan rohnya pendidikan. Bila salah awai akan berdampak buruk nantinya,” kata pengamat itu.
Kepala sekolah adalah motor penggerak satuan pendidikan. Seorang manajer, pemimpin, sekaligus wajah sekolah di tengah masyarakat. Salah memilih figur, sekolah bisa lumpuh sebelum melangkah.
“Yang dibutuhkan bukan hanya pangkat dan masa kerja, tapi kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Kepala sekolah harus mampu mengelola lembaga pendidikan dan membangun kepercayaan dengan masyarakat, minimal dengan komite sekolah,” tegas seorang pengamat pendidikan di Padang Pariaman.
Isu yang beredar, sebanyak 213 kepala sekolah SD dan SMP Negeri akan segera dilantik. Rinciannya, 194 Kepala SDN dan 19 Kepala SMPN. Jumlah ini bukan angka kecil. Ini adalah taruhan besar bagi arah pendidikan Padang Pariaman ke depan.
Terlebih, proses pengangkatan kepala sekolah kini wajib melalui SIM KSPSTK, sistem resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang menuntut transparansi, objektivitas, dan kepatuhan pada aturan.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, mengakui rencana pelantikan tersebut. Saat ditemui Wartawan fajarharapan.id usai penyerahan bantuan rumah ibadah di Ladang Rimbo, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Jumat (26/12/2025), ia menyebut keputusan final masih menunggu pembahasan bersama bupati.
“Kita rembukkan dulu dengan Bupati. Insyaallah diupayakan dalam waktu dekat,” ujarnya singkat.
Namun di balik pernyataan itu, publik menanti lebih dari sekadar pelantikan cepat. Masyarakat menuntut proses yang bersih, objektif, dan berani. Tanpa titipan, tanpa kompromi kepentingan.
Sebab, dari ruang kepala sekolah inilah kualitas guru dibina, karakter siswa ditempa, dan masa depan Padang Pariaman ditentukan.
Kini bola panas ada di tangan pemerintah daerah. 213 kepala sekolah bukan sekadar jabatan. Mereka adalah penentu arah pendidikan. Salah pilih hari ini, mahal harganya di masa depan.(bay)
