Jakarta – Bencana banjir dan galodo yang menerjang Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 21 November 2025 tidak hanya merobohkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan denyut layanan kesehatan masyarakat. Sejumlah fasilitas kesehatan (Faskes) rusak berat, memaksa ribuan warga menghadapi risiko besar di tengah kondisi pascabencana.
Di tengah situasi demikian itu, Bupati Padang Pariaman, Dr. John Kenedy Azis, SH, MH, turun langsung “menjemput” kehadiran negara. Ia mendatangi Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, Selasa (23/12/2025) untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Audiensi yang turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Padang Pariaman itu menjadi panggung serius bagi Pemkab menyuarakan jeritan layanan kesehatan pascagalodo.
Di hadapan Menkes, Ajo JKA, begitu sapaan akrab Bupati John Kenedy Azis ini membeberkan kebutuhan mendesak. Membangunan Rumah Sakit Pratama, relokasi Puskesmas Sintuk, rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang rusak, penguatan RSUD Parit Malintang, hingga penambahan SDM dan alat kesehatan. “Ini bukan sekadar pembangunan fisik. Ini soal keselamatan jiwa,” tegas Bupati.
Ia menekankan, dampak bencana telah membuat pelayanan kesehatan berada dalam posisi rawan. Fasilitas rusak, akses terbatas, sementara kebutuhan masyarakat justru meningkat tajam pascabencana.
Persoalan paling krusial, menurut Bupati, adalah kesenjangan akses layanan rujukan bagi masyarakat di wilayah utara Padang Pariaman. Saat ini, RSUD kabupaten berada di wilayah selatan. Warga utara harus menempuh jarak 90–100 kilometer dengan waktu tempuh hingga dua jam untuk mendapatkan layanan rumah sakit.
“Dalam kondisi darurat, ini sangat berisiko. Apalagi angkutan umum terbatas, warga harus berganti-ganti transportasi. Ini menyangkut nyawa,” ujarnya.
Karena itu, Bupati JKA menegaskan pembangunan Rumah Sakit Pratama atau RS Tipe D di wilayah utara bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan yang tak bisa ditunda.
Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan pada Puskesmas Sintuk yang berdiri di bantaran sungai dan berulang kali terdampak banjir.
Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan di zona rawan bencana adalah ancaman serius bagi keselamatan pasien dan tenaga medis.
“Relokasi Puskesmas Sintuk tidak bisa ditawar. Kami ingin pelayanan kesehatan berjalan aman, berkelanjutan, dan bermartabat,” kata Bupati.
Pemkab Padang Pariaman juga mendorong penguatan layanan kesehatan dasar melalui pemenuhan alat kesehatan lewat Proyek SOPHI, serta percepatan rehabilitasi Pustu yang rusak berat akibat bencana.
Meski Kemenkes telah mengalokasikan DAK Fisik untuk rehabilitasi Pustu, Bupati mengakui cakupannya masih terbatas.
“Masih banyak Pustu rusak berat yang belum tersentuh program. Kami berharap alokasi ini diperluas agar layanan kesehatan di nagari tidak lagi timpang,” ujarnya.
Menanggapi paparan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi Padang Pariaman.
Ia memastikan usulan tersebut akan menjadi perhatian dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian serta lembaga terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik pemulihan sektor kesehatan di Padang Pariaman. Mempersempit jurang akses layanan, memulihkan fasilitas yang rusak, dan memastikan masyarakat tidak lagi bertaruh nyawa hanya untuk mendapatkan pelayanan medis dasar.(r-bay).
