Tanah Datar, fajarhrpan.id – Kabupaten Tanah Datar meupakan daerah rawan bencana dari kondisi geografis yang ada sewaktu-waktu bisa terjadinya Tanah Longsor, banjir bandang dampak gempa bumi dan erupsi gunung.
Hal itu disebabkan riwayat geografis daerah yang berada diantara perbukitan, tebing dan gunung serta daerah patahan lempengan bumi yang perlu diwaspadai penduduk yang bermukim disekitar daerah sekitar potensi tersebut.
Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, di sejumlah daerah Sumatera dan Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mengalami bencana besar, sejumlah nagari di Kabupaten Tanah Datar sejak 24 November 2025 yang lalu mengalami bencana Bamjir Badang, Tanah longsor menimbulkan banyak korban jiwa, harta, ekonomi, lahan pertanian, fasiltas umum mengakibatkan berbagai akses ekonomi, pendidikan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibawah kepemimpinan Bupati Eka Putra, SE, MM dari awal kepemimpinannya telah melakukan upaya penanggulangan dini bersama aparatur Pemkab Tanah Datar, Propinsi dan Pusat mengantisipasi penyelematan warga dan lokasi disekitar jalur zona bencana.
Bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly dan Forkopimda dan aparatur terkait, Bupati Eka Putra bertindak cepat dan tanggap dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Nagari Malalo, Lembah Anai dan Nagari Singgalang yang kejadiannya secara beruntun dalam pekan itu.
Keberadaan Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Ahmad Fadly setiap hari berada dilapangan ke lokasi kejadian dalam rangka memastikan adanya tindakan penanggulangan yang cepat terkoordinir oleh Dinas terkait seperti BPBD, PUPR, Dinsos dan Dinas Pertanian beserta PMI Tanah Datar relawan lainnya.
Selain tetap berada dilapangan mengontrol dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan bencana, Bupati Eka Putra juga melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan bantuan penanggulangan bencana ke tingkat propinsi dan sejumlah kementerian terkait, sehingga menghadirkan sejumlah Menteri kelokasi bencana untuk meninjau lansung suasana pasca bencana untuk merancang bantuan yang diperlukan untuk memulihkan kembali kondisi didaerah bencana.
Langkah-langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah Tanah Datar dalam penanggulangan bencana diantarnya pengevakuasian masyarakat yang terdampak ketempat penampungan yang telah disiapkan, bantuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya sangat membantu warga yang terdampak serta penetapan Tanggap Darurat di Kabupaten Tanah Datar.
Kehadiran alat berat dan batuan Tanaga dari aparatur TNI, Polri, PNS merupakan langkah kongkrit dalam penaggulangan bencana di sejumlah nagari di Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pencarian korban yang meninggal, pembersihan pemukuman yang tertimbun material Banjir bandang.
Dari data yang diperoleh bencana hidrometeorologi yang terjadi di Tanah Datar baru-baru ini berdampak luas mencakup 12 kecamatan dan 36 nagari di dengan jumlah pengungsi mencapai 7.988 orang dengan tiga kecamatan paling terdampak yakni kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan dan X Koto.
Tercatat sebanyak 34 rumah hanyut, 95 rumah rusak berat, 101 rumah rusak sedang, serta 217 rumah mengalami rusak ringan.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum. Sebanyak 16 jembatan dilaporkan putus, tiga jembatan rusak berat, dan satu jembatan rusak ringan. Bahkan, tiga nagari di Kecamatan Batipuh Selatan sempat terisolir akibat terputusnya akses jalan.
Selain infrastruktur, sektor pertanian turut terdampak cukup serius. Tercatat kerusakan irigasi sekunder sebanyak 74 titik, irigasi tersier 17 titik, serta lahan sawah terdampak seluas 480,64 hektare.
Bencana ini juga mengakibatkan korban jiwa. Tercatat tiga orang meninggal dunia saat proses penanganan bencana, serta lima orang mengalami luka-luka.
Memasuki perpanjangan masa tanggap darurat hingga 17 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini tengah mempersiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian, sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
Gerak cepat, koordinasi lintas sektor, serta komitmen kuat pimpinan daerah menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana. (Veri/Adv)
