Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan pembenahan menyeluruh di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam waktu satu tahun. Ia mengaku telah memperoleh restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan rencana tersebut tanpa intervensi selama periode perbaikan berlangsung.
“Saya sudah menyampaikan kepada Presiden, saya butuh waktu setahun untuk merapikan semuanya dan diminta untuk tidak diganggu dulu selama proses perbaikan berjalan,” ujar Purbaya setelah menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Kamis (27/11/2025).
Menurut Purbaya, reputasi Bea Cukai tengah terpuruk di mata publik, media, hingga pimpinan negara akibat berbagai kasus yang menyeret oknum internal. Ia menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan.
“Citra Bea Cukai sedang tidak baik. Di mata masyarakat, media, bahkan pimpinan negara, kepercayaan itu menurun. Ini harus dibenahi secara serius,” tegasnya.
Permasalahan Mendesak
Purbaya mengungkapkan, terdapat sejumlah isu mendasar yang harus segera ditangani. Di antaranya praktik under-invoicing ekspor serta masuknya barang ilegal melalui jalur yang tidak terdeteksi.
“Banyak tuduhan yang mengarah bahwa ada permainan di Bea Cukai. Saya tidak bisa memastikan benar tidaknya, tapi kami punya catatan dan temuan dari penyelidikan internal,” jelasnya.
Ia mencontohkan perbedaan data perdagangan antara Indonesia dan China. Ketidaksesuaian angka ekspor-impor disebutnya bisa terjadi karena alur barang yang melewati negara ketiga, seperti Singapura, atau perbedaan penghitungan CIF dan FOB. Namun, ia menegaskan perlunya pemeriksaan menyeluruh.
“Semua ini masih kami cek manual. Ke depan, analisisnya akan dibantu dengan teknologi AI agar lebih cepat dan akurat,” tambahnya.
Ancaman Pembekuan Bea Cukai
Purbaya menegaskan, dirinya tidak marah kepada jajaran Bea Cukai, tetapi tetap akan mengambil langkah tegas jika pembenahan tidak berjalan. Ia bahkan membuka kemungkinan pembekuan unit tersebut seperti yang pernah dilakukan pada era Orde Baru, ketika operasional pemeriksaan diserahkan kepada perusahaan asal Swiss, SGS.
“Kalau dulu SGS yang menangani proses pengecekan. Pilihan itu tetap ada jika perbaikan tidak menunjukkan hasil. Tapi saya berharap kita bisa menyelesaikannya tanpa menyerahkan ke pihak lain,” ujarnya.
Ia mengaku telah memberi peringatan keras kepada para pegawai DJBC. Jika perubahan gagal diwujudkan, konsekuensinya bisa sangat besar.
“Kalau tidak ada kemajuan, 16 ribu pegawai Bea Cukai bisa saja terancam kehilangan pekerjaan,” ucapnya.
Percepatan dengan Teknologi AI
Sebagai bagian dari transformasi, Kementerian Keuangan mulai memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan di berbagai titik pelayanan Bea Cukai. AI diprioritaskan untuk mendeteksi indikasi under-invoicing dan ketidaksesuaian data impor-ekspor yang dapat menyebabkan kerugian negara.
Purbaya Optimis
Meski tantangan cukup besar, Purbaya mengatakan perubahan sudah mulai terlihat dan ia optimis target setahun dapat tercapai.
“Perbaikan berjalan baik sejauh ini. Saya yakin tahun depan situasinya sudah stabil dan Bea Cukai dapat bekerja secara profesional,” tutupnya.(BY)
