Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan mengenai masuknya 250 ton beras impor ilegal ke wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Beras tersebut diduga kuat berasal dari Thailand dan Vietnam.
Purbaya menyatakan bahwa pihaknya akan segera menelusuri peran dan pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait lolosnya beras tanpa izin itu. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak membutuhkan impor beras karena stok dinilai cukup.
“Kita akan cek jalurnya. Kalau itu benar-benar impor ilegal, saya akan minta pertanggungjawaban dari jajaran saya. Siapa yang mengizinkan, lewat mana bisa masuk, dan kenapa bisa lolos. Tapi saya perlu memastikan lagi karena datanya belum lengkap,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa ada pengiriman 250 ton beras tanpa izin pusat yang tiba di Sabang. Informasi itu diterimanya pada Minggu (23/11/2025) siang.
“Ada laporan masuk bahwa 250 ton beras tiba di Sabang tanpa persetujuan pemerintah pusat,” jelas Amran dalam konferensi pers di Kalibata 10, Jakarta Selatan.
Kementerian Pertanian segera berkoordinasi dan memastikan seluruh beras tersebut disegel agar tidak beredar di pasaran.
Dalam proses penyelidikan, Amran menemukan adanya kejanggalan terkait dokumen impor. Rapat pembahasan impor beras sebelumnya digelar pada 14 November di Jakarta, dan seluruh perwakilan lembaga disebut menolak usulan impor.
“Dalam risalah rapat, semua menolak. Namun, proses impor tetap berjalan,” ujarnya.
Ia juga menemukan bahwa izin dari Thailand sudah terbit sebelum rapat digelar, sehingga indikasinya impor tersebut sudah direncanakan jauh hari.
Amran menambahkan, harga beras dari Thailand dan Vietnam memang lebih murah dibandingkan harga di Indonesia, sehingga dugaan kuat impor ilegal ini berasal dari kedua negara tersebut. “Memang lebih murah karena Indonesia tidak sedang mengimpor beras,” tuturnya.(BY)
