Jakarta – Hamas tengah mempertimbangkan secara mendalam proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Namun, kelompok perlawanan Palestina itu mengaku masih memiliki banyak keraguan terhadap rincian rencana tersebut.
Pejabat senior Hamas, Mohammed Nazzal, menyatakan pihaknya telah melakukan diskusi internal serta berkonsultasi dengan berbagai faksi perlawanan, tokoh independen, dan mediator.
“Hamas meninjau rencana ini dengan serius, meski kami memiliki sejumlah keraguan,” kata Nazzal kepada Al Jazeera, Jumat (3/10/2025).
Ia menegaskan, Hamas tetap berkomitmen mencari kesepakatan yang menguntungkan rakyat Palestina, namun menolak adanya tekanan berupa batas waktu atau ancaman dari pihak manapun.
“Keputusan akhir akan mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina dan prinsip strategis perjuangan kami,” ujarnya.
Proposal Trump, yang dirilis pada 29 September lalu dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terdiri dari 20 poin, termasuk gencatan senjata penuh, pembentukan pemerintahan transisi Gaza yang diawasi badan internasional, serta program rekonstruksi untuk wilayah yang hancur akibat perang.
Salah satu poin yang paling menimbulkan kontroversi adalah pembentukan Dewan Perdamaian Gaza di bawah pengawasan Trump, dengan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, sebagai kepala transisi wilayah tersebut.
Trump juga meminta Hamas membebaskan seluruh sandera Israel dalam 72 jam setelah kesepakatan ditandatangani. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan ribuan tahanan Palestina.
Meski batas waktu untuk merespons hanya 3–4 hari, Hamas menegaskan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Keraguan mereka kemungkinan terkait skema pengawasan internasional dan jaminan terhadap hak-hak Palestina di masa depan.(des*)
