Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan peran sentral pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta Pemda lebih aktif mengoptimalkan peran dinas kesehatan agar kasus keracunan makanan tidak kembali terjadi.
Tito menjelaskan, dinas kesehatan bersama instansi terkait perlu melakukan koordinasi internal terkait alur bisnis MBG, termasuk penataan mekanisme pemeriksaan makanan hingga penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Setiap makanan harus melalui proses pengecekan berlapis, mulai dari dapur oleh ahli gizi dan petugas kesehatan, hingga ke sekolah melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dipimpin Dinas Pendidikan di bawah kepala daerah,” jelas Tito, Selasa (1/10/2025).
Sementara itu, pengamat politik dari ADIPSI, Darmawan Purba, menilai peran Pemda sangat penting dalam memperkuat pengawasan MBG. Menurutnya, sistem pengawasan dapur yang selama ini dipimpin Badan Gizi Nasional (BGN) masih memiliki celah sehingga perlu dilengkapi dengan keterlibatan daerah.
“Pemda memiliki jaringan lebih dekat dengan masyarakat, mulai dari sekolah, komite orang tua, Posyandu, hingga kader PKK. Pengalaman saat pandemi membuktikan bahwa Pemda bisa bergerak cepat jika memiliki mandat yang jelas,” ungkap Darmawan.
Namun ia mengingatkan, pemberian kewenangan saja tidak cukup. Pemerintah pusat juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia agar standar higienitas MBG dapat diterapkan merata di seluruh wilayah.
Data Kementerian Kesehatan per 22 September 2025 menunjukkan, dari total 8.583 dapur MBG di seluruh Indonesia, baru 34 dapur yang telah memperoleh SLHS. Angka ini masih sangat jauh dari kebutuhan nasional.
Darmawan menegaskan, program MBG baru akan berjalan optimal apabila Pemda diberi wewenang penuh, SLHS diterapkan secara menyeluruh, dan masyarakat turut dilibatkan. Dengan langkah tersebut, MBG tidak hanya menjadi program distribusi gizi, tetapi juga gerakan bersama untuk membangun kepercayaan publik.(BY)
