Sampit, fajarharapan.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyatakan kesiapannya memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya perwakilan koperasi yang lahannya ikut ditertibkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan kemudian dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
“Tuntutan yang disampaikan akan kami tampung dan kami sampaikan secara berjenjang melalui Gubernur. Dari Gubernur, aspirasi ini akan diteruskan ke pemerintah pusat,” kata Wakil Bupati Kotim, Irawati, di Sampit, Rabu (24/9/2025).
Pernyataan itu disampaikan Irawati usai menerima perwakilan massa aksi damai yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan sejumlah koperasi. Aksi berlangsung di depan Kantor Bupati Kotim dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kotim, sejumlah legislator, Asisten I Setda Kotim, Kepala Bagian SDA Setda Kotim, Kapolres Kotim, serta perwakilan Dandim 1015/Sampit.
Aksi damai ini merupakan buntut kekecewaan pengurus dan anggota koperasi karena lahan mereka yang sebelumnya bermitra dengan perusahaan sawit ikut ditertibkan dan diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, tanpa pelibatan koperasi.
Menurut Irawati, pemerintah daerah sejak awal sudah menaruh perhatian terhadap masalah ini. Bahkan, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, sebelumnya telah membahas persoalan tersebut bersama Kejati Kalteng saat rapat bersama para bupati di Palangka Raya.
“Bupati Kotim juga sudah menginstruksikan para camat untuk memetakan lahan masyarakat. Mana yang murni milik warga, dan mana yang bermitra dengan perusahaan tetapi ikut dalam sitaan Satgas PKH,” jelas Irawati.
Ia menambahkan, dalam kunjungan kerjanya ke Kotim, Gubernur Kalteng juga membicarakan isu ini kembali dalam rapat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih.
Lebih lanjut, Gubernur Kalteng berencana mengajak para bupati se-Kalteng bertemu langsung dengan pimpinan PT Agrinas Palma Nusantara di Jakarta untuk meminta kejelasan mekanisme kerja sama terkait lahan sawit sitaan.
“Ini bagian dari langkah proaktif pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Mari kita sama-sama doakan Bupati dan Gubernur diberikan kesehatan agar perjuangan ini membawa keputusan terbaik dan berpihak kepada kita semua,” ungkap Irawati.
Sementara itu, Koordinator aksi damai yang juga Panglima Tantara Lawung Adat Mandau Talawang, Ricko Kristolelu, menyebutkan aksi ini melibatkan sekitar 12 koperasi yang merasa haknya terabaikan pasca lahan sawit mereka diambil alih.
Ia menegaskan, aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional. “Kami berharap pemerintah serius memperjuangkan hak-hak koperasi dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari lahan sawit tersebut,” ujarnya.(Av/M)
