Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026 bisa ditarik kembali jika penyerapan tahun ini tidak mencapai target.
Purbaya menjelaskan bahwa dana FLPP yang tidak terpakai akan dialihkan ke sektor lain yang lebih siap dan dianggap mampu memberikan dampak ekonomi lebih cepat. Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga perputaran uang tetap produktif dan mendukung pertumbuhan nasional.
“Kalau penyerapan FLPP tidak maksimal, dana itu akan kita tarik kembali dan distribusikan ke program lain yang siap dieksekusi agar manfaat ekonominya lebih terasa,” ucapnya usai menghadiri acara Akad Massal Perumahan di Cileungsi, Senin (29/9/2025).
Ia juga menyebut sudah berkomunikasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengenai kebijakan tersebut. Purbaya optimistis realisasi penyaluran FLPP akan dipercepat agar anggaran tidak perlu dipindahkan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa kuota FLPP 2025 naik signifikan hingga 350 ribu unit. Hingga 26 September 2025, realisasi penyaluran KPR FLPP telah mencapai 183.058 unit, naik dari 151.902 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kalau tahun lalu kuota sudah habis di September, sekarang masih ada sisa lebih dari 100 ribu unit. Kami akan terus mendorong pengembang agar lebih agresif membangun,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, mayoritas penerima manfaat FLPP adalah pekerja swasta (75,15 persen), disusul wiraswasta (12,91 persen), PNS (7,04 persen), TNI/Polri (1,97 persen), dan kelompok lain (2,92 persen).
“Masih ada sekitar 9,9 juta masyarakat yang belum memiliki rumah. Dengan kebijakan baru, rata-rata pembangunan bisa mencapai 220 ribu unit per tahun. Tahun ini jumlahnya naik menjadi 350 ribu berkat arahan Presiden,” tutupnya.(BY)
