Padang, fajarharapan.id – Sebuah informasi mengenai rencana aksi besar-besaran beredar luas di Sumatera Barat. Seruan yang beredar itu menyebutkan aksi akan digelar pada Senin, 1 September 2025, dengan titik kumpul di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Padang, lalu dilanjutkan long march menuju gedung DPRD Sumbar.
Dalam selebaran digital yang tersebar, massa aksi menjadwalkan keberangkatan pukul 14.00 WIB. Jalur mitigasi yang disebutkan adalah tepi Banda menuju arah kampus UBH dan FBS UNP. Tagline aksi dicantumkan: “Sumbar Melawan.”
Isi seruan tersebut juga menegaskan daftar tuntutan yang akan dibawa ke DPRD Sumbar. Di antaranya, menurunkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, membubarkan Kabinet Merah Putih serta DPR RI, hingga menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Massa juga menuntut agar Fadli Zon ditangkap dan diadili atas ucapannya terkait tragedi pemerkosaan massal 1998, serta meminta klarifikasi dan permintaan maaf atas pernyataannya mengenai Bung Hatta. Selain itu, mereka menolak Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti-Pemerasan (RKHUAP), mendesak transparansi gaji anggota DPR, menolak tunjangan rumah anggota dewan, serta menggagalkan rencana kenaikan gaji DPR.
Tuntutan lain yang tidak kalah keras adalah pembatalan izin geothermal di Sumbar dan konsesi hutan di Mentawai. Seruan itu menegaskan bahwa aksi tidak akan bubar sampai seluruh tuntutan dipenuhi.
Dalam instruksi teknis yang beredar, peserta aksi diminta mengenakan pakaian hitam, memakai masker atau penutup wajah, serta membawa baju ganti. Peserta juga diminta tidak membawa senjata tajam, barang berharga, maupun identitas pribadi. Bila terjadi pembubaran paksa atau kericuhan, massa diarahkan untuk menyelamatkan diri sesuai jalur mitigasi dan melepas atribut yang dapat memudahkan aparat mengenali identitas.
Seruan itu juga menyebutkan agar peserta tidak tinggal diam jika aparat merekam jalannya aksi. Instruksi “halangi dan pepet” ditulis jelas, dengan tambahan agar peserta selalu mengikuti arahan koordinator lapangan.
Aksi ini disebut-sebut diinisiasi oleh Tim Kajian BEM FH Unand. Di bagian akhir selebaran, disematkan pula sejumlah tagar provokatif seperti #indonesiacemas, #indonesiagelap, #indonesiadarurat, dan #revolusitotal.
Hingga Minggu malam, aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait beredarnya seruan ini. Namun, Polda Sumbar diperkirakan sudah melakukan pemetaan situasi dan menyiapkan langkah pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan kericuhan di lapangan.(*)
