Sampit, fajarharapan.id – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Irawati, menyampaikan bahwa progres renovasi bangunan sekolah perintis sudah mendekati tahap akhir. Ia optimis pekerjaan fisik tersebut bisa rampung tepat waktu sesuai target Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yakni pada 30 Agustus 2025.
“Renovasinya sudah mencapai 90 persen, hanya tersisa perbaikan ringan seperti jendela dan beberapa lantai yang keramiknya retak. Untuk fasilitas lain termasuk toilet sudah selesai, sementara mobiler juga sudah tersedia, tinggal ditata. Insya Allah akhir Agustus nanti sudah tuntas,” kata Irawati di Sampit, Rabu (27/8).
Sekolah perintis ini merupakan tahap awal sebelum berdirinya bangunan permanen Sekolah Rakyat yang diprogramkan pemerintah pusat. Untuk sementara, lokasi sekolah perintis ditempatkan di kompleks Islamic Center dengan memanfaatkan bangunan eks Asrama Haji yang sebelumnya sempat terbengkalai.
Renovasi gedung tersebut sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian PU, sedangkan Pemkab Kotim berperan sebagai fasilitator. Berdasarkan kontrak kerja, penyelesaian renovasi memang ditargetkan rampung pada 30 Agustus 2025.
Pada Jumat (22/8) lalu, Pemkab Kotim menerima kunjungan dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Tengah. Kehadiran BPKP bertujuan melakukan verifikasi lapangan terkait progres renovasi sekaligus meninjau kesiapan program Sekolah Rakyat di Kotim.
“BPKP hadir sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dan Kementerian PU. Mereka ingin memastikan apakah renovasi sesuai rencana, sekaligus mengecek data calon murid agar benar-benar tepat sasaran,” jelas Irawati.
Selain memeriksa kondisi bangunan, tim BPKP juga meneliti data calon siswa yang telah dihimpun Pemkab Kotim. Berdasarkan aturan, penerima manfaat program Sekolah Rakyat harus berasal dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2. Namun Pemkab Kotim mengusulkan agar cakupan diperluas hingga desil 4 dengan menyesuaikan kondisi riil masyarakat setempat.
“Kalau patokan hanya dari pusat, sering kali tidak sesuai dengan kondisi di Kalimantan. Contohnya, rumah kayu, memasak dengan kayu bakar, atau lantai tanpa keramik dianggap miskin. Padahal di sini itu hal biasa, bukan berarti mereka tidak mampu,” ungkapnya.
Irawati berharap fleksibilitas kriteria ini bisa dipertimbangkan agar program Sekolah Rakyat benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan di Kotim. Dengan demikian, manfaat pendidikan bisa dirasakan lebih merata sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM.(Av/M)
