Jakarta, fajarharapan.id – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait gelombang demonstrasi yang pecah sejak awal pekan ini di sejumlah daerah. Menurutnya, salah satu pemicu utama aksi massa adalah sikap sejumlah anggota DPR RI yang dinilai gegabah dan tidak bijak saat menanggapi keresahan masyarakat.
JK menegaskan bahwa para wakil rakyat seharusnya berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Pernyataan yang terkesan meremehkan atau bahkan menghina masyarakat, kata dia, hanya akan memperkeruh suasana. “Jangan asal bicara dan jangan menghina rakyat. Itu yang justru memperbesar masalah,” tegas JK dalam keterangan resminya, Jumat (29/8/2025).
Ia menilai kondisi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir harus menjadi pelajaran penting bagi pejabat maupun legislator. Demonstrasi yang berlangsung sejak Senin lalu, menurut JK, merupakan cerminan bahwa masyarakat merasa tersinggung sekaligus kecewa atas cara sebagian anggota DPR merespons kritik.
“Bagi para pejabat, apalagi anggota DPR, ini momentum untuk menahan diri. Jangan sampai ucapan yang seharusnya menyejukkan, malah menyalakan api,” ucapnya.
JK juga menyampaikan empati atas kemarahan masyarakat, terutama kalangan pengemudi ojek online, setelah seorang rekannya, Affan Kurniawan (21), meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis polisi saat pengamanan aksi. Meski memahami emosi massa, ia mengingatkan agar masyarakat tidak larut dalam aksi yang justru merugikan diri sendiri.
“Kalau kota terus bergejolak, aktivitas ekonomi akan lumpuh. Penghasilan bisa turun, pekerjaan terganggu, dan akhirnya keluarga masing-masing yang terkena dampaknya,” jelasnya.
Lebih jauh, JK meminta semua pihak menjaga ketertiban lingkungan. Ia menilai kerusuhan bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas yang kehidupannya bergantung pada stabilitas. “Kalau keadaan seperti ini berlarut, semua orang akan merasakan akibatnya. Karena itu, mari kita jaga lingkungan dan kondusifitas bersama,” tambahnya.
Pernyataan JK muncul di tengah sorotan publik terhadap DPR RI. Belakangan, sejumlah anggota Dewan menjadi bulan-bulanan kritik usai muncul wacana gaji dan tunjangan jumbo, yang kemudian direspons dengan komentar-komentar dianggap meremehkan aspirasi rakyat.
Gelombang unjuk rasa yang terjadi sepanjang pekan ini pun semakin meluas, memperlihatkan bahwa komunikasi politik yang buruk justru berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan. JK menegaskan, DPR harus kembali menyadari fungsi utamanya sebagai wakil rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas negara.(*)
