HOSTUM, Buruh Serbu DPR dan Istana, Tuntut Perbaikan Upah

Pengendara diimbau untuk menghindari kawasan Gedung DPR saat aksi demonstrasi buruh
Pengendara diimbau untuk menghindari kawasan Gedung DPR saat aksi demonstrasi buruh

Jakarta – Massa buruh dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat, khususnya para pengendara, untuk menghindari kawasan parlemen guna mengantisipasi kemacetan.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, disebutkan aksi yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dimulai pukul 08.00 WIB.

“Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat oleh KSPI, disarankan masyarakat menggunakan jalur alternatif,” tulis keterangan resmi @tmcpoldametro, Kamis (28/8/2025).

Polisi juga meminta pengguna jalan tidak melintas di sekitar DPR/MPR. “Diimbau kepada seluruh pengguna jalan agar menghindari kawasan DPR/MPR RI. Patuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan ketertiban bersama,” lanjut imbauan tersebut.

Rekayasa Lalu Lintas Bersifat Situasional

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menyampaikan rekayasa lalu lintas di kawasan Senayan akan diterapkan secara situasional.

“Jika jumlah massa besar hingga menggunakan ruas jalan utama, arus lalu lintas akan dialihkan. Namun bila masih memungkinkan berbagi jalan dengan masyarakat, maka tidak akan ada pengalihan,” ujarnya.

Selain itu, polisi juga menyiapkan skenario pengamanan jika massa bergerak hingga ke ruas tol. “Apabila terjadi gangguan di jalan tol, kami akan keluarkan kendaraan di exit tol depan Polda, Tegal Parang, atau Slipi, agar tidak terjebak di tengah massa,” jelas Komarudin.

Ribuan Buruh Turun ke Jalan

Aksi yang digagas KSPI ini diperkirakan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah Jabodetabek, seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, hingga DKI Jakarta.

Mereka akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan dalam rangka menyuarakan tuntutan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Gerakan nasional bertajuk Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) ini juga akan digelar serentak di sejumlah provinsi lain di Indonesia.(des*)