Jakarta – Belanda diguncang krisis politik setelah Menteri Luar Negeri, Caspar Veldkamp, mengajukan pengunduran diri akibat ketegangan di dalam koalisi mengenai kebijakan pemerintah terhadap Israel. Veldkamp ingin menekan Tel Aviv agar menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza, namun usulannya ditolak oleh dua mitra koalisi utama, VVD dan BBB.
Veldkamp, yang berasal dari Partai NSC, merasa tidak bisa melanjutkan rencananya untuk menerapkan langkah-langkah tegas terhadap Israel karena tekanan politik yang terlalu besar dari partai mitra. Tak lama setelah pengunduran dirinya, NSC mengambil langkah drastis dengan menarik seluruh menteri mereka dari kabinet sementara.
Keputusan ini meninggalkan sejumlah posisi strategis kosong, termasuk di Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan, dan Kesehatan, sehingga semakin melemahkan kabinet sementara yang dipimpin Perdana Menteri Dick Schoof. Kabinet ini sebelumnya memang sudah rapuh dan sangat bergantung pada keseimbangan tipis antar-partai.
Eddy van Hijum, pemimpin NSC sekaligus Wakil Perdana Menteri, menegaskan bahwa pemerintah Israel telah melanggar hukum internasional dan harus diberikan tekanan politik. “Harus ada batasan,” ujarnya, dikutip dari Anadolu pada Sabtu (23/8/2025).
Krisis ini muncul di tengah laporan memilukan dari PBB. Inisiatif IPC menyatakan bahwa Gaza berada dalam kondisi kelaparan, sementara UNRWA menegaskan kelaparan tersebut terjadi secara sengaja akibat tindakan Israel.
Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, lebih dari 62.300 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Situasi ini meningkatkan tekanan moral bagi pemerintah Belanda yang terpecah antara sikap berhati-hati demi menjaga hubungan internasional atau bersikap tegas terhadap Israel demi alasan kemanusiaan.(des*)
