Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pembangunan 14.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia sepenuhnya dibiayai oleh mitra swasta dan lembaga non-pemerintah, tanpa menggunakan anggaran negara (APBN).
Menurut Dadan, biaya pembangunan satu unit SPPG berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. “Jika dihitung total, dana yang sudah terserap untuk pembangunan ini hampir mencapai Rp28 triliun, dan seluruhnya berasal dari mitra, bukan APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam, setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, sejumlah mitra strategis yang terlibat antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Muhammadiyah, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Sementara itu, anggaran APBN sebesar Rp8,2 triliun yang telah direalisasikan pemerintah dialokasikan khusus untuk program intervensi gizi, seperti pengadaan bahan pangan, bukan untuk pembangunan infrastruktur dapur.
Dadan juga menambahkan, banyak pelaku usaha di sektor kuliner kini beralih fungsi menjadi SPPG. Beberapa restoran, kafe, usaha katering, hingga hotel turut menyediakan dan menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat.
“Restoran yang sebelumnya hanya melayani sekitar 500 pelanggan per hari, sekarang mampu mengirim hingga 3.500 porsi ke sekolah-sekolah, rumah ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Hidangan ini tidak disantap di tempat, melainkan langsung dikirimkan kepada penerima,” terangnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo mengenai keamanan dan ketahanan pangan nasional. Rapat itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Jenderal (Purn) M. Herindra, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.(des*)
