Jakarta, fajarharapan.id — Bank Nagari kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Integrated Digital Banking Services (BPD) dalam ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 yang diselenggarakan Warta Ekonomi, Rabu (30/7/2025) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pemimpin Bank Nagari Jakarta, Yosviandri. Ajang tahunan ini menjadi wadah pengakuan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai berhasil dalam berinovasi, mendukung pembangunan ekonomi daerah, dan menghadapi tantangan dinamika global.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini akan menjadi motivasi bagi Bank Nagari sebagai BUMD Provinsi Sumatera Barat untuk terus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan sektor keuangan daerah.
“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan layanan digital terintegrasi dan inovatif bagi masyarakat. Kami akan terus memperkuat peran Bank Nagari dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Gusti Candra, Kamis (31/7/2025).
CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan, dalam sambutannya menyatakan bahwa kondisi ekonomi global yang tidak stabil menuntut BUMD untuk lebih adaptif dan profesional dalam menjalankan peran strategisnya.
“Tekanan geopolitik dan kebijakan global, termasuk tarif ekspor Amerika Serikat, memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah situasi ini, BUMD dituntut mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal,” kata Ihsan.
Warta Ekonomi dalam penilaiannya melakukan riset terhadap 1.091 BUMD aktif di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 73 BUMD terpilih sebagai penerima penghargaan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti kepemilikan aset minimal Rp10 miliar, laba bersih positif, serta komitmen terhadap inovasi digital dan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).
Temuan riset menunjukkan bahwa 94,5 persen BUMD telah mengadopsi digitalisasi, dan 90,4 persen menunjukkan kepedulian terhadap keberlanjutan. Namun, Warta Ekonomi juga menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dan perlindungan hukum terhadap risiko bisnis yang dijalankan secara sah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan pentingnya tata kelola profesional dalam pengelolaan BUMD. Ia menyoroti masih banyaknya BUMD yang belum optimal karena salah urus, nepotisme, dan pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai potensi daerah.
“BUMD harus menjadi penggerak ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menambah PAD. Tapi jika dikelola secara tidak profesional, justru akan menjadi beban,” tegas Tito.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD guna memperkuat pembinaan dan pengawasan. Tito menekankan pentingnya meritokrasi dalam pemilihan pengelola BUMD.
“Ketahanan ekonomi nasional dimulai dari kekuatan ekonomi daerah. Jika seluruh BUMD sehat dan berdaya saing, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” pungkasnya.(Adv)
