Painan – Tim dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan verifikasi lapangan di Kawasan Ekowisata Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (18/11/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang diusulkan oleh Pemprov Sumbar sebagai calon penerima Satyalancana Wira Karya, sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam penguatan kawasan pesisir serta sektor kelautan dan perikanan.
Verifikasi lapangan dilakukan untuk menyesuaikan laporan program yang diajukan Pemprov Sumbar, terutama terkait upaya mitigasi abrasi, rehabilitasi mangrove, penguatan ekosistem pesisir, dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Amping Parak dipilih sebagai lokasi peninjauan karena berhasil bertransformasi dari kawasan rawan abrasi menjadi destinasi ekowisata yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.
Tim penilai dipimpin oleh Brigjen TNI Maulana Ridwan, Karo Pers TNI dan Polri Setmilpres Kemensetneg, bersama Kepala Subdirektorat Kelautan dan Perikanan, Dr. Tantri Lisdiawati. Dari Pemprov Sumbar hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Reti Wafda, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tasliatul Fuaddi.
Brigjen Maulana menyatakan bahwa penataan pesisir yang dilakukan Pemprov Sumbar merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Verifikasi ini memastikan program yang dilaporkan benar-benar dijalankan. Di Amping Parak, kita menyaksikan penanaman kembali mangrove, pengendalian abrasi, dan pengelolaan pesisir yang justru menciptakan peluang ekonomi bagi warga,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan pesisir.
“Kawasan pesisir harus memberikan manfaat tidak hanya saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Ekosistem ini harus tetap produktif dan lestari, bukan sekadar tinggal sejarah,” tambahnya.
Brigjen Maulana menegaskan bahwa setiap provinsi mengusulkan kandidat berbeda untuk menerima Satyalancana Wira Karya, dan Gubernur Mahyeldi merupakan usulan utama dari Sumbar. Namun, tim verifikasi tidak memiliki kewenangan menentukan penerima akhir.
“Kami hanya mengumpulkan data dan menyesuaikan laporan. Keputusan akhir berada di tangan tim pusat,” jelasnya.
Rencananya, pengumuman penerima Satyalancana Wira Karya akan disampaikan pada 13 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara, menyesuaikan agenda Presiden dan kementerian terkait.(des*)
