Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar pertemuan dengan jajaran eksekutif perusahaan otomotif di Jepang. Dalam diskusi tersebut, ia menyampaikan harapan agar para produsen tidak menaikkan harga kendaraan maupun melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja di Indonesia.
Komitmen Daihatsu di Tengah Tantangan Industri
Menanggapi permintaan tersebut, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) melalui Marketing Director dan Corporate Communication Director, Sri Agung Handayani, menyambut baik komunikasi langsung dari pemerintah. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk perhatian serius terhadap keberlanjutan sektor otomotif nasional.
“Bukan hanya soal harga dan tenaga kerja, tapi bagaimana menciptakan permintaan yang cukup agar produksi tetap berjalan lancar,” ujarnya saat ditemui di Jakarta pada Kamis (17/7/2025).
Sri Agung menegaskan bahwa pihaknya satu suara dengan pemerintah, namun menyoroti pentingnya dukungan konkret agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurutnya, kekuatan konsumsi menjadi kunci agar perusahaan tidak perlu mengambil langkah-langkah sulit.
“Kami menyadari bahwa industri otomotif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Maka itu, semua pihak harus berperan aktif menjaga stabilitasnya,” lanjutnya.
Tantangan dari Penerapan Opsen Pajak
Selama tahun 2025, Daihatsu belum melakukan penyesuaian harga jual kendaraan mereka. Namun, Sri Agung mengakui bahwa potensi kenaikan harga ke depan sulit dihindari, terutama karena adanya beban tambahan dari kebijakan opsen pajak.
“Kami perlu merespons kebijakan baru tersebut secara hati-hati, terutama karena tiap daerah memiliki daya beli dan kebijakan yang berbeda,” jelasnya.
Ia menambahkan, beberapa daerah belum menerapkan opsen, namun jika kebijakan tersebut mulai diberlakukan secara luas, harga kendaraan kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian. Besarnya kenaikan pun akan bervariasi tergantung keputusan masing-masing pemerintah daerah.(BY)
