Muba  

BPS Sumsel Undang Publik Isi Survei Kebutuhan Data

Musi Banyuasin – Dalam rangka memperkuat kualitas pelayanan publik serta menyediakan data statistik yang akurat dan sesuai kebutuhan, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar *Survei Kebutuhan Data (SKD)* tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun persepsi dan umpan balik dari pengguna layanan terhadap mutu pelayanan dan ketersediaan data yang diberikan oleh BPS, sekaligus menggali kebutuhan data yang diperlukan berbagai pihak.

Sasaran responden SKD 2025 mencakup seluruh pengguna layanan BPS Provinsi Sumatera Selatan, baik yang mengakses layanan secara langsung, melalui platform digital, maupun dalam bentuk kerja sama penyediaan data statistik.

Melalui tautan survei 📎 [s.bps.go.id/SKD2025\_](https://s.bps.go.id/SKD2025_), masyarakat diundang untuk turut memberikan penilaian dan saran yang sangat berarti guna mendukung peningkatan kualitas layanan BPS di masa mendatang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga, AP, menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan SKD 2025:

“Kami melihat SKD sebagai instrumen strategis untuk menciptakan layanan publik yang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh perangkat daerah dan masyarakat umum di Musi Banyuasin untuk ambil bagian dan menyampaikan penilaian terbaik terhadap layanan statistik yang telah diterima.”

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh Wahyu Yulianto, S.Si., S.ST., M.Si., menyampaikan harapannya agar masyarakat turut berpartisipasi secara aktif dalam survei ini:

“Masukan jujur dan membangun dari para pengguna layanan statistik sangat kami harapkan. Penilaian tersebut akan menjadi landasan penting bagi kami dalam melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan ke depan. Jika merasa puas, silakan beri 10 poin sebagai bentuk apresiasi terhadap pelayanan kami.”

Kehadiran masyarakat dalam SKD ini menjadi wujud nyata kontribusi bersama dalam membangun *Satu Data Indonesia* yang andal, inklusif, dan relevan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah.(Susilawati)