Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti dampak negatif dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini dinilai dapat berpengaruh terhadap pendapatan berbagai sektor usaha.
1. Pengurangan Anggaran Berdampak pada Belanja Pemerintah
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran berpotensi mengurangi belanja pemerintah kepada pelaku usaha, terutama di sektor industri, jasa, dan konstruksi yang diperkirakan mengalami dampak paling besar akibat kebijakan efisiensi ini.
“Penghematan anggaran pasti berdampak pada pengeluaran pemerintah, termasuk untuk industri perhotelan dan sektor lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dana yang dihemat tersebut akan dialokasikan,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal pada Senin (10/1/2025).
2. Belanja Pemerintah Berperan dalam Pertumbuhan Ekonomi
Bob Azam menekankan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya tidak sampai mengurangi belanja negara secara keseluruhan. Menurutnya, pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jika harus ada efisiensi, kami berharap bukan sekadar pemotongan anggaran, melainkan realokasi ke sektor yang mampu memberikan efek ganda bagi perekonomian,” tambahnya.
3. Sektor Perhotelan Susun Strategi Hadapi Dampak Pemangkasan
Secara terpisah, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Perry Markus, menjelaskan bahwa sekitar 40% pasar perhotelan berasal dari kegiatan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini terutama berlaku bagi hotel yang memiliki fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
“Acara yang digelar di ballroom hotel umumnya juga berdampak pada okupansi kamar karena tamu yang hadir biasanya menginap. Banyak dari acara ini diselenggarakan oleh instansi pemerintah,” ujarnya.
Perry menambahkan bahwa pelaku usaha perhotelan tengah menyusun strategi baru untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya permintaan dari pemerintah akibat pemangkasan anggaran. Harapannya, kebijakan ini tidak sampai menurunkan pendapatan hotel hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Saat ini kami mencari cara untuk menarik lebih banyak acara pernikahan, kegiatan perusahaan swasta, dan lainnya. Kami berharap kebijakan efisiensi ini tidak berdampak pada sektor ketenagakerjaan,” pungkasnya.(BY)
