MATARAM – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 1, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ir. H. W. Musyafirin, berkomitmen untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan guna mengembalikan kejayaan maritim di wilayah ini.
NTB memiliki potensi bahari yang sangat besar. Daerah ini pernah dikenal sebagai yang terbesar dalam budidaya dan ekspor mutiara laut selatan, serta menjadi eksportir utama lobster, udang, dan berbagai jenis ikan tangkapan.
Rohmi Firin percaya bahwa jika potensi bahari ini dikelola secara serius dan tepat, akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di NTB.
“Sumber daya bahari kita sangat kaya, tetapi di sisi lain, kawasan pesisir dan pulau kecil masih menyumbang angka kemiskinan yang tinggi di NTB. Ini menunjukkan ada hal yang perlu kita perbaiki, dan Rohmi Firin InsyaAllah akan menjadikan sektor bahari sebagai prioritas,” kata Cagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, akrab disapa Ummi Rohmi, dalam keterangan pers, Jumat (18/10/2024).
Rohmi menjelaskan bahwa potensi kelautan dan perikanan di NTB sangat besar, dengan luas perairan laut mencapai 29.159 kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 2.333 kilometer.
NTB juga memiliki banyak pulau kecil, beberapa di antaranya terkenal dengan potensi pariwisatanya, seperti tiga Gili di Lombok Utara.
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022, terdapat 403 pulau kecil di NTB, yang tersebar di berbagai kabupaten seperti Lombok Barat (126 pulau), Lombok Tengah (44 pulau), dan Lombok Timur (65 pulau).
“Wilayah laut kita sangat luas dan kita memiliki ratusan pulau kecil, ini adalah berkah sumber daya alam yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ummi Rohmi, yang dikenal sebagai ikon Jilbab Ijo.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menunjukkan bahwa potensi produksi perikanan tangkap di NTB bisa mencapai 185.518 ton per tahun, dengan kontribusi signifikan dari perairan pantai dan lepas pantai.
Hal ini menjadikan NTB dikenal kaya akan berbagai jenis ikan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan hiu botol, dan ikan hias.
Dalam sektor budidaya, potensi yang ada juga sangat besar, dengan areal budidaya laut seluas 72.862 hektare, budidaya air payau 27.927 hektare, dan budidaya air tawar 31.758 hektare.
Jilbab Ijo menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan pulau kecil agar tidak ada ironi kekayaan bahari bersamaan dengan kemiskinan yang masih ada di masyarakat.
“Ketika saya menjabat Wakil Gubernur, masalah kemiskinan di kawasan pesisir juga menjadi fokus perhatian. Kami berusaha mengembangkan Posyandu Terpadu di desa-desa pesisir, serta memberikan dukungan untuk UMKM yang terintegrasi dengan desa wisata. Namun, semua itu belum cukup, ke depannya Rohmi Firin akan lebih mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil,” jelasnya.
Ummi Rohmi menambahkan, dari sekitar 1.150 desa dan kelurahan di NTB, hanya 93 yang termasuk kategori desa pesisir.
Menurutnya, bukan hal yang sulit untuk memberdayakan masyarakat di 93 desa tersebut jika ada niat baik dari pemimpin.
“APBD kita pasti cukup, tinggal ada niat baik untuk mendukung sektor bahari, perikanan, dan kelautan. Rohmi Firin akan mengeksekusi kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegas Ummi Rohmi.
Cucu perempuan Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid, ini merasa sedih melihat adanya ironi antara kekayaan bahari dan kemiskinan di masyarakat pesisir.
Menurutnya, data dari BPS menunjukkan bahwa komoditas ekspor terbesar NTB adalah ikan dan udang, yang hampir mencapai 57,63 persen dari total ekspor.
“Ikan dan udang kita diekspor ke negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Taiwan dengan nilai yang sangat besar. Namun, mengapa masyarakat pesisir masih banyak yang belum sejahtera? Inilah PR yang akan diselesaikan Rohmi Firin jika kami terpilih memimpin NTB,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ummi Rohmi menyatakan bahwa pengembangan sektor perikanan dan kelautan juga perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama provinsi lain, khususnya provinsi yang termasuk dalam kategori kepulauan.
NTB termasuk dalam salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang dikategorikan sebagai provinsi kepulauan, bersama dengan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Delapan provinsi ini telah membentuk Badan Kerja Sama (BKS Provinsi Kepulauan) yang mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan oleh DPR RI.
“NTB tentu akan berperan aktif dalam BKS Provinsi Kepulauan dan terus menjalin komunikasi dengan provinsi lainnya,” kata Ummi Rohmi.
Ia mencontohkan proyek Kampung Lobster di Teluk Jukung, Desa Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, yang merupakan kawasan ekonomi terpadu yang diresmikan oleh KKP pada pertengahan 2022. Namun, saat ini proyek tersebut terkesan kurang maksimal.
“Pemerintah provinsi harus proaktif dalam berkomunikasi dengan kementerian di tingkat pusat untuk masalah seperti ini. Rohmi Firin akan berusaha keras untuk mengembalikan kejayaan bahari NTB, mengurangi kemiskinan di pesisir, dan meningkatkan pemberdayaan serta ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan pulau kecil,” katanya.
Ummi percaya bahwa sektor bahari menjadi wajah NTB sebagai provinsi kepulauan. “Kaum perempuan pesisir harus diberdayakan agar memiliki usaha sendiri dan mandiri dengan produk lokal. Beberapa desa dan kelurahan pesisir telah menjadi desa wisata dengan potensi kuliner seafood, dan ini perlu difasilitasi dan dikembangkan ke desa lainnya,” ungkapnya.
Hal ini sejalan dengan visi ketiga dari delapan visi Rohmi Firin, yaitu mempercepat kemajuan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan di NTB.(BY)
