Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengakui bahwa selama pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu, banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak mendapatkan persetujuan untuk kenaikan tarif dari Kementerian PUPR.
Kenaikan tarif tol sebenarnya adalah kewajiban yang diatur setiap dua tahun, sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dengan perubahan terakhir di PP Nomor 17 Tahun 2021.
“Selama empat tahun terakhir, kami terlambat dalam menaikkan tarif tol karena pandemi. Jika ini dianggap pelanggaran, saya siap bertanggung jawab,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (4/10/2024).
Basuki menjelaskan bahwa penundaan penyesuaian tarif mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan nasional, terutama saat pandemi Covid-19.
“Ketika semua orang menerima bantuan sosial, tidak ada kenaikan tarif listrik, dan mereka yang bergaji kurang dari 5 juta mendapatkan subsidi, apakah wajar jika tarif tol dinaikkan?” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Subakti Syukur, menyoroti bahwa penundaan kenaikan tarif ini berdampak negatif pada iklim investasi di sektor jalan tol. Kepastian hukum menjadi faktor penting bagi investor sebelum melakukan investasi di Indonesia.
“Minat investasi rendah disebabkan oleh keraguan terhadap komitmen penyesuaian tarif, kompensasi kenaikan biaya, dan lamanya proses perizinan,” kata Subakti saat dihubungi oleh MNC Portal.
Ia optimis bahwa dengan mengatasi salah satu tantangan ini, pembangunan infrastruktur di sektor jalan tol dapat lebih berkembang dengan dukungan pendanaan dari investor.
“Jika tantangan ini dapat diatasi, sektor jalan tol di Indonesia akan mampu mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar di masa mendatang,” tutupnya.(BY)
