Jakarta, fajarharapan.id – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berbuntut panjang. Irjen Ahrie Sonta yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kini harus meninggalkan kursi Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri setelah dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri.
Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Posisi yang ditinggalkan Ahrie selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Iksantyo Bagus Pramono.
Mutasi ini tidak hanya menyasar jabatan Kadivkum Polri. Sejumlah posisi strategis lainnya, termasuk Kapolda dan Wakapolda, juga mengalami pergeseran dalam rangka penyegaran organisasi kepolisian.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pergantian dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Penempatan personel dilakukan melalui pertimbangan meritokrasi dengan memperhatikan kompetensi, kapabilitas, serta integritas masing-masing anggota.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat yang telah menuntaskan tugas sebelumnya. Sementara pejabat yang memperoleh penugasan baru diminta segera menyesuaikan diri dan menjalankan amanah secara profesional.
Menurut Johnny, setiap jabatan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian agar semakin responsif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo, tercatat empat nama yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang dikabarkan telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Dugaan penyadapan terhadap kepala negara itu disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkembangan kasus tersebut juga dikaitkan dengan pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Sebelumnya, Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Dalam sidang tersebut, keduanya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.(Fth)
Editor: Edwardi






