Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie meminta negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama ekonomi melalui pembukaan akses pasar yang lebih nyata bagi dunia usaha. Menurutnya, peluang tersebut penting agar Indonesia, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat mengambil manfaat dari besarnya potensi ekonomi negara-negara BRICS.
Hal itu disampaikan Anindya dalam BRICS Business Forum yang berlangsung di New Delhi, India. Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya mengenai hilirisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kemandirian ekonomi nasional.
Anindya menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam kelompok BRICS. Karena itu, Indonesia tidak seharusnya hanya berperan sebagai pasar bagi produk negara lain. Indonesia juga perlu terlibat dalam pembentukan kebijakan dan arah kerja sama ekonomi BRICS.
Forum tersebut turut dihadiri sejumlah pemimpin negara, di antaranya Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Anindya menyebut kekuatan BRICS sangat besar karena kelompok tersebut mencakup hampir separuh populasi dunia dan sekitar 40 persen perekonomian global.
“Ketika kita berbicara tentang BRICS, kita berbicara tentang hampir separuh umat manusia dan sekitar 40 persen perekonomian dunia. Kita memiliki kekuatan ekonomi untuk membentuk masa depan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang dapat mengambil bagian di dalamnya,” ujarnya.
Menurut Anindya, pembahasan mengenai perdagangan dan jasa antarnegara BRICS harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Kerja sama tersebut tidak cukup berhenti pada perumusan konsep, tetapi harus menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi dunia usaha ketika melakukan kegiatan lintas negara.
Beberapa persoalan yang perlu dibenahi antara lain kemudahan mempertemukan pelaku usaha dengan mitra dari negara lain, kepastian akses pasar, ketersediaan layanan pendukung rantai pasok, serta sistem pembayaran internasional yang cepat, aman, dan efisien.
Ia juga menyoroti eratnya hubungan antara industri manufaktur dan sektor jasa. Menurutnya, aktivitas industri membutuhkan berbagai layanan pendukung, mulai dari teknologi informasi, pembiayaan, perangkat lunak, logistik, hingga tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
Sebaliknya, perkembangan sektor industri juga akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai jenis jasa. Dengan demikian, penguatan kedua sektor tersebut secara bersamaan dapat menjadi fondasi penting bagi percepatan industrialisasi Indonesia.
Bagi Indonesia, pendekatan tersebut dinilai selaras dengan agenda pemerintah dalam mendorong hilirisasi sekaligus meningkatkan kualitas SDM. Kerja sama di bidang jasa juga berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.
Untuk memperkuat perdagangan dan jasa di lingkungan BRICS, Anindya menawarkan tiga agenda utama.
Pertama, diperlukan upaya untuk mengurangi berbagai hambatan yang membatasi pergerakan pelaku bisnis dan tenaga profesional antarnegara. BRICS Business Council, menurut dia, dapat melakukan pemetaan terhadap aturan yang menjadi kendala bagi sektor swasta dan kemudian menyampaikan rekomendasi yang dapat diterapkan pemerintah masing-masing negara.
Kemudahan tersebut dapat diperkuat melalui penyelarasan standar kompetensi profesi serta penerapan BRICS Business Travel Card. Kebijakan itu diharapkan dapat mempermudah perjalanan bisnis sekaligus mempercepat aktivitas perdagangan dan investasi.
Kedua, negara-negara BRICS perlu memperkuat konektivitas sistem pembayaran digital. Pengalaman India, Brasil, dan China dalam mengembangkan sistem pembayaran secara real-time dapat menjadi dasar untuk membangun sistem transaksi lintas negara yang lebih terintegrasi.
Anindya juga mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan tertentu. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan aspek keamanan data serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” tegas Anindya.
Gagasan tersebut sejalan dengan pembahasan dalam BRICS Business Forum mengenai peningkatan konektivitas sistem pembayaran, penggunaan mata uang lokal, serta pengembangan infrastruktur kliring lintas negara yang lebih murah, aman, dan efisien.
Ketiga, investasi untuk pengembangan SDM dan infrastruktur yang mendukung perdagangan jasa harus ditingkatkan. Dunia usaha, kata Anindya, perlu memperluas program pelatihan vokasi, memperkuat kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi, serta membantu UMKM memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia turut mengusulkan agar masing-masing perwakilan BRICS Business Council memiliki sasaran tahunan yang jelas dalam pelatihan tenaga kerja. Program tersebut diharapkan mendapat dukungan pembiayaan, termasuk untuk pembangunan infrastruktur digital dan pengembangan keterampilan melalui New Development Bank (NDB).
Anindya mengingatkan bahwa negara anggota baru seperti Indonesia harus memiliki peran dalam menentukan arah perkembangan BRICS. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna atau konsumen produk dan layanan yang dihasilkan negara-negara anggota lainnya.
Menurutnya, kerja sama ekonomi yang ideal harus mampu meningkatkan kemampuan negara anggota dalam mengembangkan ekonomi domestik. Dengan begitu, masyarakat dan pelaku usaha dari masing-masing negara dapat memiliki posisi yang setara sebagai produsen sekaligus konsumen jasa.
Ia menggambarkan keberhasilan integrasi ekonomi BRICS dapat dilihat ketika pelaku usaha kecil dari berbagai negara mampu berhubungan secara langsung. Pengusaha dari Surabaya, misalnya, harus dapat menemukan konsumen atau mitra bisnis di Sao Paulo, Durban, maupun Alexandria dan melakukan pembayaran secara mudah melalui sistem yang terhubung dalam ekosistem BRICS.
“Itulah ujian bagi integrasi BRICS yang benar-benar bermakna,” kata Anindya yang juga menjabat Ketua BRICS Business Council Indonesia.
Anindya kemudian mengaitkan semangat kerja sama BRICS dengan nilai solidaritas yang pernah dibangun melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Ia berharap kolaborasi negara-negara berkembang tidak hanya memperkuat hubungan geopolitik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Dalam semangat Bandung (KTT Asia-Afrika) 1955, kerja sama yang lebih kuat di dalam BRICS harus menghubungkan satu sama lain. Indonesia siap membantu membangun hubungan (antarnegara BRICS) tersebut. Mari menjadikan masa depan yang kita lihat di BRICS sebagai masa depan yang dapat dinikmati dan dikembangkan bersama,” tuturnya.(BY)
