Lombok Barat – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Ia memandang, forum tersebut menjadi wadah strategis bagi para gubernur untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional.
“Ditengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti perkuat koordinasi dan kolaborasi antar daerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itu lah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ungkap Gubernur Mahyeldi
Kehadiran Gubernur Mahyeldi beserta jajaran terkait dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumbar.
Tirut hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri; Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar, Ezeddin Zain; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto.
Rapat kerja APPSI tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, integritas, dan kepemimpinan yang transformatif di tingkat daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Bima, gubernur memiliki dua peran strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur diminta memastikan terbangunnya koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan berbagai program prioritas nasional berjalan selaras dan efektif.
Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, serta organisasi perangkat daerah, baik secara tatap muka maupun melalui pertemuan daring. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Selain koordinasi, para gubernur juga diminta memimpin langsung pelaksanaan program-program strategis di daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Kepemimpinan kepala daerah, menurut Bima, harus hadir hingga ke tingkat implementasi dan tidak sepenuhnya didelegasikan.
“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu untuk tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program, agar hasilnya optimal,” ujarnya
Dalam kesempatan itu, Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah, serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah.
Lebih lanjut, Wamendagri menekankan bahwa kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin yang transformasional, mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum.
“Kami berharap sekali di forum ini, Bapak/Ibu Gubernur dapat saling menginspirasi melalui best practices masing-masing, agar bisa dijadikan contoh bagi yang underperformer,” tambah dia.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan inovasi.
Rapat kerja APPSI yang berlangsung selama 2 hari, mulai 16 sampai 17 Juli 2026 tersebut turut dihadiri oleh seluruh Gubernur dari berbagai provinsi atau yang mewakili, serta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI. (Adpsb/Bud)
