Padang Pariaman – Luka akibat banjir besar yang menghantam Padang Pariaman, Sumatera Barat pada akhir 2025 lalu masih membekas di ingatan warga Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakih. Sawah terendam, aktivitas lumpuh, dan air yang meluap dari bandar dangkal menjadi mimpi buruk yang belum sepenuhnya hilang.
Kini, pemerintah daerah bergerak agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Di tengah terik musim kemarau, Wakil Bupati (Wabup) Rahmat Hidayat turun langsung meninjau pengerukan bandar buangan di kawasan tersebut, Senin (8/6/2026).
Kunjungan itu bukan sekadar inspeksi biasa. Wabup Rahmat membawa pesan tegas bahwa pekerjaan harus dipercepat dan diperluas hingga mencapai muara agar aliran air kembali normal sebelum musim hujan datang.
“Jangan sampai kita terlambat. Selagi cuaca mendukung, pekerjaan harus dipacu. Bila perlu tambah tenaga kerja dan alat berat agar pengerukan tuntas sampai ke muara,” tegas Rahmat di lokasi, menunjukkan keseriusan pemerintah menghadapi ancaman banjir yang terus menghantui masyarakat.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Bandar yang selama ini menjadi jalur utama pembuangan air diketahui mengalami pendangkalan parah akibat sedimentasi yang menumpuk bertahun-tahun.
Akibatnya, setiap hujan deras turun, saluran tidak lagi mampu menampung debit air dan meluap ke lahan pertanian serta permukiman warga.
Kepala Alat Kelengkapan Dinas PUPR Padang Pariaman, Hendra Abdilah, mengungkapkan bahwa pengerukan saat ini dilakukan sepanjang sekitar 700 meter dengan lebar saluran mencapai tujuh meter.
Namun kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak titik yang membutuhkan penanganan agar aliran air benar-benar lancar hingga ke hilir.
Bagi warga Rimbo Karambia, proyek ini bukan sekadar pekerjaan teknis. Ini adalah harapan agar sawah mereka tidak kembali rusak, rumah mereka tidak lagi dikepung air, dan anak-anak tidak harus menghadapi ancaman banjir setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Normalisasi bandar menjadi benteng pertama yang menentukan nasib ribuan warga di kawasan rawan bencana itu.
Rahmat Hidayat menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin hanya sibuk bertindak setelah bencana terjadi. Upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini melalui normalisasi sungai, bandar, dan saluran drainase yang selama ini menjadi titik lemah penyebab banjir.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditunda.
Di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan geografis yang luas, langkah percepatan pengerukan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memilih bergerak sebelum bencana datang.
Sebab ketika hujan besar kembali turun nanti, yang dipertaruhkan bukan hanya infrastruktur, tetapi juga keselamatan, mata pencaharian, dan masa depan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran bandar tersebut.(r-bay).
