Bukittinggi – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Sumbar berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari intervensi. Hal itu ditegaskannya saat meninjau langsung proses SPMB di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi melihat langsung proses verifikasi berkas pendaftaran jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.
Gubernur mengimbau calon peserta didik dan orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap. Menurutnya, setelah jalur prestasi selesai, proses penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah.
Ia menjelaskan, untuk SMA Negeri 1 Bukittinggi, wilayah domisilinya meliputi Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo, sedangkan pembagian wilayah sekolah lainnya mengikuti ketentuan domisili yang telah ditetapkan.
Mahyeldi menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem yang terkomputerisasi sehingga hasil pemeringkatan berlangsung secara objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Pemprov Sumbar, katanya, berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama.
Sebagai bukti penerapan sistem yang adil, Mahyeldi mengungkapkan bahwa anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi berdasarkan sistem. Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
“Aturan berlaku sama bagi semua. Tidak ada perlakuan khusus. Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mahyeldi.
Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak bersekolah di satu sekolah tertentu. Menurutnya, pilihan sekolah hendaknya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi anak, termasuk mempertimbangkan SMK yang memiliki kualitas serta prospek kerja yang baik.
Selain itu, Mahyeldi mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin menjadi pilihan masyarakat. Menurutnya, apabila kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukittinggi, pemerintah membuka peluang pembangunan unit sekolah baru apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar dalam memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Di samping itu, Pemprov Sumbar telah mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang untuk menjangkau peserta didik di berbagai daerah, sehingga semakin banyak anak memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala akses.
“Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata,” tutup Mahyeldi. (Adpsb/Rmz/Bud)
