Padang – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa percepatan pembangunan di daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat serta upaya transformasi ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat mewakili gubernur sebagai pembicara utama dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2027 yang digelar pada Selasa (31/3/2026).
Menurut Arry, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan dari luar, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Ia menyebutkan bahwa Mentawai memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pariwisata, kelautan, pertanian, hingga energi terbarukan.
Meski demikian, potensi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Hal ini disebabkan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer tanpa adanya proses hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai tambah.
Ia menekankan bahwa perubahan menuju ekonomi berbasis nilai tambah menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arry juga menyoroti adanya ketimpangan dalam pembangunan, di mana indikator sosial menunjukkan perbaikan, namun pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah. Di Mentawai, kondisi ini tercermin dari rendahnya angka pengangguran, tetapi tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, yang mengindikasikan produktivitas masyarakat belum optimal.
Selain itu, sejumlah tantangan lain turut dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, risiko bencana, serta belum meratanya manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan peningkatan ketahanan daerah.
Langkah strategis yang akan ditempuh antara lain pengembangan UMKM, penguatan sektor pariwisata berkelanjutan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur guna membuka akses wilayah yang masih terisolasi.
Arry juga menekankan pentingnya investasi yang bersifat inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Ia berharap pola investasi dapat bergeser dari yang berbasis modal besar menjadi lebih padat karya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi agar percepatan pembangunan dapat terwujud sesuai harapan.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, mengungkapkan adanya tantangan fiskal daerah seiring penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan minimal belanja infrastruktur sebesar 40 persen.
Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal menjadi kendala tersendiri, sehingga diperlukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi.
Diketahui, selain Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebanyak 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat juga menggelar Musrenbang pada akhir Maret ini.
Pemerintah Provinsi Sumbar melalui penunjukan penanggung jawab (PIC) turut memastikan sinkronisasi program pembangunan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan di masing-masing daerah.(des*)
