Jakarta – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Tito Karnavian, bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh awal Maret lalu.
Kunjungan ini bertujuan menyerahkan bantuan senilai Rp878,68 miliar kepada 67.886 keluarga korban banjir di Sumatra serta memastikan pemulihan ekonomi melalui program pemberdayaan UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk komitmen terhadap pemulihan pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Anggaran sebesar Rp878,68 miliar dialokasikan untuk 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah melalui proses validasi data oleh pemerintah pusat dan daerah.
Bantuan ini mencakup Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) Rp5 juta per keluarga dan Bantuan Isian Hunian (BIH) Rp3 juta per keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Selain itu, warga juga menerima jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan masa pemulihan.
Seiring penyaluran bantuan sosial, Satgas PRR melalui kelompok kerja ekonomi juga aktif memulihkan sektor usaha. Berdasarkan data Satgas PRR, sekitar 2,3 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak penerapan tiga pilar perbaikan ekonomi.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menjelaskan, Satgas PRR menjalankan tiga pilar utama untuk membangkitkan ekonomi masyarakat: Layanan Belanja Produk UMKM Bangkit,
Layanan Pembiayaan, dan Layanan Produksi. “Kami masuk dalam kelompok ekonomi Satgas PRR untuk memastikan dapur pelaku usaha kembali berjalan,” kata Riza.
Implementasi ketiga pilar ini dilakukan melalui program Klinik UMKM Bangkit yang tersebar di delapan lokasi terdampak sejak Desember 2025. Klinik ini menjadi pusat koordinasi yang melibatkan 70 lembaga kolaborator, dari BUMN hingga sektor swasta.
Pilar pertama, Layanan Belanja Produk UMKM Bangkit, membuka kembali akses pasar bagi pelaku usaha yang masih mampu memproduksi. Banyak pelaku usaha memiliki produk atau bahan baku, namun kehilangan pasar karena menurunnya daya beli masyarakat.
Untuk itu, Satgas PRR memfasilitasi pemasaran melalui platform e-commerce dengan laman khusus bagi produk UMKM terdampak.
Hingga 4 Maret 2026, sebanyak 2.428 UMKM telah mendaftarkan 2.914 produk yang dipasarkan, dengan total transaksi mencapai 5,21 juta sejak program diluncurkan 22 Januari 2026, atau sekitar 124 ribu transaksi per hari.
Nilai transaksi diperkirakan telah menembus Rp80 miliar. Secara rinci, Aceh mencatat 24.842 transaksi dari 1.396 produk; Sumatra Utara 2.162.858 transaksi dari 631 produk; dan Sumatra Barat 2.173.688 transaksi dari 101 produk.
Riza menjelaskan, rendahnya transaksi di Aceh dibanding provinsi lain terkait dengan akses distribusi yang belum sepenuhnya pulih, meski Satgas PRR terus memperbaiki jalan dan jembatan di wilayah tersebut. Selain pemasaran digital, produk UMKM juga dipasarkan melalui pasar luring dan pengadaan barang pemerintah.
Kementerian UMKM juga menggelar program “Smiling Sumatra” di sejumlah lokasi, seperti Kabupaten Purworejo dan Trans Studio Mall Cibubur, untuk mempromosikan produk UMKM dari tiga provinsi terdampak banjir.(des*)
