Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memilih bersikap netral dalam menghadapi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sikap tersebut diambil sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi sekaligus upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, menyampaikan bahwa Indonesia ingin berperan sebagai penengah yang objektif dalam konflik tersebut, bukan memihak salah satu pihak yang terlibat.
“Sebagai negara yang menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berupaya menjadi mediator yang dapat dipercaya dan tidak berpihak,” ujar Santo dalam keterangan resminya, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Santo, pemerintah telah menempuh sejumlah langkah nyata sebagai wujud implementasi kebijakan tersebut.
Langkah pertama adalah menyampaikan seruan resmi kepada seluruh pihak yang terlibat konflik agar menghentikan tindakan kekerasan dan segera melakukan deeskalasi. Seruan ini telah disampaikan sejak ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat pada akhir Februari lalu.
Langkah kedua dilakukan melalui peningkatan komunikasi diplomatik dengan berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia mendorong dialog sebagai jalan penyelesaian serta menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi proses mediasi jika diperlukan.
Dalam sepekan terakhir, Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Luar Negeri Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menjalin komunikasi dengan pemimpin Uni Emirat Arab, Emir Qatar, serta Raja Yordania.
Santo menegaskan bahwa tujuan utama dari komunikasi tersebut adalah mendorong penyelesaian konflik secara damai dengan tetap mengacu pada hukum internasional.
Langkah ketiga yang menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia di wilayah terdampak guna memantau kondisi di lapangan serta menyiapkan langkah perlindungan lanjutan, termasuk opsi evakuasi apabila situasi semakin memburuk.
“Kami memastikan perlindungan terhadap WNI di kawasan tersebut menjadi prioritas utama, termasuk mempertimbangkan kemungkinan evakuasi jika situasi mengharuskan,” tutup Santo.(BY)
