Padang Pariaman – Jeritan sunyi warga korban longsor dan banjir November 2025 masih menggantung di langit Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di tengah puing rumah yang belum sepenuhnya terangkat, Pemerintah Daerah terus mengetuk pintu pusat kekuasaan demi satu harapan. Membangkitkan kembali kehidupan masyarakat yang porak-poranda.
Lobi panjang yang dilakukan akhirnya memunculkan sinyal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengucurkan dana stimulus miliaran rupiah, sebuah kabar yang menyalakan harapan, sekaligus memantik kegelisahan publik menanti realisasinya.
Di balik angka-angka bantuan yang terdengar besar, warga masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Banyak keluarga yang kehilangan rumah harus bertahan di hunian seadanya, menyimpan trauma yang belum pulih sepenuhnya.
Bagi mereka, bantuan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga soal mengembalikan martabat hidup yang sempat runtuh bersama derasnya arus banjir dan runtuhan tanah longsor.
Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman, Emri Nurman, memastikan skema bantuan telah dirancang berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga.
Emri Nurman yang dihubungi awak media ini , Selasa (10/2/2026) menyebut bahwa rumah rusak berat akan menerima stimulus senilai Rp60 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, dan kerusakan ringan Rp15 juta.
Skema ini, menurutnya, disusun agar proses pemulihan berjalan proporsional dan adil bagi seluruh korban bencana. Namun, kebijakan pemerintah tidak menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai menjadi sorotan tersendiri.
Emri menegaskan bantuan akan diberikan dalam bentuk bahan bangunan agar penggunaannya lebih terkontrol.
Ia mengakui langkah tersebut diambil untuk mencegah potensi penyalahgunaan bantuan, sekaligus memastikan pembangunan rumah warga benar-benar terealisasi sesuai tujuan awal.
Di sisi lain, proses verifikasi data penerima bantuan masih berlangsung ketat. Pemerintah daerah berupaya menyisir data kerusakan rumah secara detail untuk menghindari konflik sosial di tengah masyarakat.
Emri menegaskan bahwa ketelitian pendataan menjadi benteng utama agar bantuan tidak bocor dan tidak menimbulkan kecemburuan di antara warga yang sama-sama menjadi korban bencana.
Sementara proses administrasi berjalan, penderitaan warga tetap berlangsung. Infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi yang belum sepenuhnya pulih membuat aktivitas ekonomi masyarakat tersendat.
Banyak warga kehilangan sumber penghidupan, sementara sebagian lainnya masih bergantung pada bantuan darurat untuk bertahan hidup.
Kondisi ini membuat masyarakat menaruh harapan besar agar proses rekonstruksi tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan mereka.
Emri Nurman menegaskan pemerintah daerah akan mengawal penyaluran bantuan hingga benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
Ia menyatakan proses verifikasi dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran dan ketimpangan distribusi. Bagi masyarakat Padang Pariaman, bantuan tersebut bukan sekadar material bangunan, tetapi simbol kebangkitan dari tragedi panjang yang menguji ketahanan hidup mereka.
Kini, harapan itu bergantung pada seberapa cepat janji pemulihan benar-benar diwujudkan di atas tanah yang pernah dihancurkan bencana.(bay).
