Dharmasraya – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menggelar pertemuan dengan Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dokumen studi kelayakan (FS) terkait rencana pendirian BUMD yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Annisa memaparkan strategi pengembangan BUMD Kabupaten Dharmasraya. “BUMD kami dirancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.
BUMD yang direncanakan akan bergerak pada beberapa sektor strategis, antara lain unit pengolahan padi (rice milling unit), pengelolaan aset eks-HGU, replanting dan pengolahan kelapa sawit, serta industri pakan ternak.
Sementara itu, Yudia Ramli menyampaikan bahwa pihak Kemendagri telah mengevaluasi dokumen perencanaan yang diajukan Pemkab Dharmasraya. Hasil evaluasi merekomendasikan penyesuaian struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD sejalan dengan regulasi serta prinsip tata kelola keuangan daerah. “Selain aspek permodalan, kesiapan regulasi juga menjadi syarat penting, termasuk penyusunan Peraturan Daerah terkait penyertaan modal daerah,” jelas Yudia.
Menanggapi masukan tersebut, Bupati Annisa menegaskan bahwa Pemkab Dharmasraya terbuka terhadap arahan pemerintah pusat dan siap melakukan penyesuaian dokumen perencanaan secara bertahap dan terukur. “Kami berkomitmen memastikan BUMD berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan PAD, membuka lapangan kerja, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Annisa juga melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, untuk membahas penguatan pembiayaan fiskal daerah. Pertemuan ini menyoroti potensi bantuan pemerintah pusat yang disalurkan berdasarkan indikator kinerja daerah, seperti inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, kependudukan, dan kualitas pelaksanaan APBD.
Agus Fatoni menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar skema pembiayaan pembangunan dapat dimanfaatkan secara produktif dan akuntabel, serta menjaga keberlanjutan fiskal demi dampak ekonomi jangka panjang. Selain itu, Kemendagri juga mendorong pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membiayai proyek infrastruktur strategis.
Menanggapi hal ini, Bupati Annisa menegaskan Pemkab Dharmasraya akan mengkaji setiap opsi pembiayaan dengan cermat, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan memastikan setiap langkah memberi manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.(des*)
