Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Indonesia untuk terlibat dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Anwar menegaskan bahwa MUI mendukung setiap langkah pemerintah selama kebijakan tersebut membawa manfaat luas, baik bagi bangsa Indonesia, umat, maupun kemanusiaan global.
“Selama tujuannya untuk kemaslahatan, tentu kami mendukung. MUI berjuang untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan secara umum,” ujar Anwar kepada wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, Anwar menangkap adanya komitmen kuat dari Presiden Prabowo untuk menjadikan Dewan Perdamaian Gaza sebagai wadah perjuangan diplomatik bagi kemerdekaan Palestina.
“Yang saya pahami, Presiden memiliki tekad yang jelas untuk memanfaatkan forum Dewan Perdamaian ini sebagai sarana memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang sepenuhnya berdaulat,” ungkapnya.
Anwar juga menyebut bahwa Presiden menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara Islam lainnya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Namun demikian, keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak bersifat mutlak.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menegaskan keanggotaan tersebut bersyarat. Jika di kemudian hari forum tersebut dinilai tidak lagi memberikan manfaat nyata bagi Palestina maupun perdamaian global, maka negara-negara Islam yang terlibat siap menarik diri.
“Apabila ternyata tidak lagi membawa kebaikan bagi Palestina dan perdamaian dunia, maka negara-negara Islam yang tergabung di dalamnya akan keluar dari Dewan Perdamaian,” kata Anwar.
Selain membahas isu internasional, Anwar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga menegaskan fokus pemerintah terhadap agenda domestik. Hal tersebut mencakup keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, komitmen pemberantasan korupsi, serta upaya membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih makmur di masa depan.
“Ini poin penting yang perlu dicatat. Presiden menegaskan keberpihakannya pada kepentingan rakyat, kesejahteraan masyarakat, pemberantasan korupsi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” tuturnya.
Menanggapi pertanyaan terkait potensi dampak keikutsertaan Indonesia dalam BoP terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Anwar menilai bahwa faktor keamanan nasional menjadi pertimbangan utama pemerintah.
“Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi faktor paling mendasar, karena Indonesia adalah bagian dari dinamika global dan politik internasional,” pungkasnya.(BY)
