Padang Pariaman – Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tak lagi berbicara dengan bahasa halus. Di hadapan Komisi IX DPR RI, Bupati John Kenedy Azis blak-blakan menyebut daerahnya “mundur hampir 20 tahun” akibat bencana yang merusak sendi-sendi layanan dasar, terutama kesehatan.
Pernyataan itu mengeras saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX digelar, Kamis (29/1/2026), seolah menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat.
Rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX drg. Putih Sari datang bersama sejumlah anggota lintas fraksi serta perwakilan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Gizi Nasional, hingga Kementerian Ketenagakerjaan.
Agenda kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan uji nyali bagi pusat untuk menjawab luka pascabencana di Padang Pariaman.
Di ruang pertemuan, John Kenedy Azis memaparkan kondisi lapangan yang jauh dari kata pulih. Infrastruktur kesehatan rusak, layanan tersendat, dan masyarakat menanggung dampaknya.
“Setelah bencana, kami seakan ditarik mundur puluhan tahun. Ini bukan sekadar soal gedung, tapi soal nyawa dan hak dasar warga,” tegasnya, tanpa tedeng aling-aling.
Pemkab Padang Pariaman kemudian melempar angka yang tak kecil: usulan anggaran strategis kesehatan Rp187,3 miliar di luar skema R3P.
Dana itu diarahkan untuk membangun ulang fondasi layanan kesehatan, mulai dari pengadaan alat kesehatan RS Tipe D di Nagari Pilubang senilai Rp65 miliar, pembangunan Rumah Sakit Jiwa Rp70 miliar, hingga relokasi dan pembangunan Puskesmas Sintuk senilai Rp10,7 miliar.
Masalah jaminan kesehatan juga tak luput disorot. Sebanyak 71.629 warga Padang Pariaman tercatat belum terlindungi JKN. Untuk itu, Pemkab mengusulkan anggaran Rp32,4 miliar demi mengejar Universal Health Coverage (UHC).
“Kami ingin tak ada lagi warga sakit tapi terhenti di loket administrasi,” ujar John Kenedy Azis, menekan isu keadilan sosial.
Deretan kebutuhan lain ikut diajukan, dari pengadaan kursi gigi di 12 puskesmas, tambahan ambulans di wilayah rawan, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah, hingga dukungan operasional Dinas Kesehatan. Semua itu diproyeksikan sebagai paket pemulihan, bukan tambal sulam.
Ketua Tim Kunspek Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari menegaskan pihaknya akan mengawal serius kebutuhan tersebut agar anggarannya khusus dan tepat sasaran.
Sementara anggota Komisi IX Ade Rezki Pratama menyatakan komitmen mendorong kembali skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk menutup celah UHC.
Bagi Padang Pariaman, kunjungan ini menjadi lebih dari sekadar catatan. Ini adalah tuntutan agar negara hadir nyata setelah bencana menghantam warganya.(bay).
