Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran sekretariat dan para deputi. Pertemuan tersebut bertujuan mengamankan dukungan pendanaan bagi berbagai proyek infrastruktur strategis yang tersebar di berbagai daerah.
AHY menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada agenda pembangunan infrastruktur nasional yang membutuhkan sokongan anggaran berkelanjutan. Pihaknya ingin memaparkan sejumlah proyek prioritas yang memerlukan perhatian khusus, baik yang bersifat unggulan maupun proyek besar lainnya.
“Fokusnya tentu pada pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Ini membutuhkan dukungan anggaran yang kuat. Kami menyampaikan proyek-proyek apa saja yang perlu mendapat perhatian, termasuk yang berskala besar dan bernilai strategis,” kata AHY di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026).
Salah satu topik utama yang dibawa AHY adalah kelanjutan proyek kereta cepat. Selain memastikan layanan Kereta Cepat Jakarta–Bandung berjalan optimal, ia mengungkapkan adanya arahan langsung dari Presiden agar moda transportasi modern tersebut diperluas hingga Jawa Timur.
Rencana ekspansi itu menuntut pembahasan komprehensif mengenai skema pembiayaan serta kondisi keuangan konsorsium yang terlibat.
“Pengembangan kereta cepat tidak berhenti di Bandung. Harapannya bisa diteruskan sampai Surabaya. Karena itu, isu restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat juga menjadi bagian penting dalam diskusi,” tegasnya.
AHY menilai pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas nasional tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, ia mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta peningkatan peran investasi asing.
Di luar proyek-proyek bernilai komersial, AHY turut menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Jalan, jembatan, hingga fasilitas air bersih menjadi prioritas dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan koordinasi lintas kementerian.
“Kami juga membahas penanganan bencana alam di Sumatera. Satgas sudah terbentuk, dan dalam masa pemulihan ini, infrastruktur memegang peran yang sangat penting,” pungkasnya.(BY)
