Arosuka – Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Percepatan Penginputan Data Kebencanaan dan Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang digelar pada Kamis malam (25/12/2025) di Ruang Rapat PTSPNaker Koto Baru. Rapat dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Sekda Provinsi Arry Yuswandi, serta Sestama BNPB Dr. Rustian, S.Si, A.Pt, dan diikuti 16 kepala daerah terdampak bencana di Sumatera Barat.
Dari Pemkab Solok, hadir secara daring Bupati Solok Jon Firman Pandu, Sekda Medison, Kepala BPBD Khairul, Kepala Bapelitbang Nafri, Kepala Diskominfo Susi Sofianti Saidani, serta perwakilan SKPD terkait.
Rapat ini bertujuan mempercepat pendataan kebencanaan secara terpadu dan akurat serta mendorong penyusunan dokumen R3P, yang menjadi syarat utama dalam penanganan pascabencana dan pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dari seluruh pemerintah daerah dalam melengkapi dan menginput data kebencanaan tepat waktu. “Data yang valid dan terverifikasi menjadi dasar penyusunan dokumen R3P agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sekda Medison melaporkan kondisi terkini Kabupaten Solok. “Meskipun status transisi telah ditetapkan, cuaca masih kurang bersahabat dan ada perkembangan baru. Kami berterima kasih atas dukungan BNPB, termasuk tambahan empat alat berat dan pembangunan sumur bor di 18 titik lokasi,” kata Medison.
Medison juga menyampaikan progres pembangunan hunian tetap (Huntap) di Saniang Baka, Kecamatan Junjung Sirih. “Alhamdulillah, lahan seluas satu hektare untuk Huntap telah dihibahkan oleh niniak mamak Nagari Saniang Baka dan akan diproses sesuai prosedur,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Khairul menegaskan komitmen Pemkab Solok dalam percepatan penginputan data kebencanaan dan penyusunan dokumen R3P. “Pemkab Solok terus berkoordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait untuk memastikan data akurat. Proses penyelesaian data R3P saat ini sedang berlangsung, dan kami menargetkan data Kabupaten Solok sudah lengkap pada 9 Januari 2026,” jelasnya.
Rapat ini diharapkan mendorong seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat menyelesaikan kewajiban administrasi kebencanaan, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat segera dilaksanakan, mendukung pemulihan masyarakat serta pembangunan daerah.(des*)
