Padang – Masa tanggap darurat bencana di Sumatera Barat (Sumbar) dijadwalkan berakhir pada Senin (8/12/2025). Namun hingga Minggu (7/12/2025), belum ada keputusan resmi mengenai perpanjangan status tersebut. Sementara itu, hujan masih terus mengguyur beberapa wilayah dan memicu banjir serta longsor susulan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, belum memberikan pernyataan terkait kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat. Pada siang hari, ia meninjau langsung proses rekapitulasi data dampak dan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah.
Mahyeldi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi terbaru di lapangan sekaligus mengevaluasi efektivitas langkah yang telah diambil pemerintah dalam penanganan bencana.
“Besok masa tanggap darurat berakhir. Data yang akurat sangat penting sebagai dasar penentuan kebijakan berikutnya,” ujar Mahyeldi saat meninjau Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Minggu (7/12/2025).
Dalam peninjauan itu, Gubernur didampingi Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Kalaksa BPBD Sumbar Era Sukma Munaf, serta sejumlah pejabat lainnya. Mereka bersama-sama menelusuri titik-titik terdampak serta memastikan kesiapan tim lapangan.
Hingga saat ini, masyarakat yang terdampak bencana tercatat mencapai 247.402 jiwa. Dari jumlah tersebut, 228 orang meninggal dunia, 98 orang masih dinyatakan hilang, 112 orang mengalami luka-luka, dan 20.604 warga mengungsi.
“Kami memastikan seluruh perangkat pemerintah daerah bergerak cepat. Penanganan darurat tetap menjadi prioritas, terutama evakuasi, pembukaan akses jalan, dan penyaluran logistik,” tegas Mahyeldi.
Untuk upaya jangka panjang, Pemprov Sumbar juga telah memperkuat program mitigasi, di antaranya penanaman pohon di kawasan hutan produktif yang memiliki potensi rawan bencana. Pemerintah telah memetakan titik-titik rawan longsor dan melarang pembangunan di wilayah tersebut.
Mahyeldi menjelaskan bahwa penanaman bambu yang telah digencarkan sejak sembilan bulan terakhir menjadi langkah strategis karena tanaman itu mampu menahan aliran air saat hujan intens.
“Ini sejalan dengan pepatah ‘bagaikan aur dengan tebing’, yang menekankan pentingnya saling menguatkan. Akar bambu menjaga tebing agar tak longsor, sementara tebing menopang bambu untuk tumbuh,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa filosofi tersebut mencerminkan perlunya kolaborasi semua pihak dalam menjaga wilayah dari ancaman bencana. Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan sinergi dengan TNI, Polri, instansi terkait, relawan, dan masyarakat.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendirian. Kami berharap semua pihak tetap waspada, menjalin komunikasi yang baik, mengikuti arahan petugas, dan tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya,” kata Mahyeldi.
Pada kesempatan yang sama, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada menyerahkan empat batang bambu sebagai simbol energi, edukasi, efisiensi, serta nilai ekonomi, sekaligus lambang kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Bambu adalah tanaman yang cepat tumbuh, kuat, lentur menghadapi angin, dan memiliki akar yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sumbar telah lebih dulu melakukan penanaman bambu di berbagai kawasan rawan bencana.
“Kami hanya meneruskan inisiasi tersebut. Penghargaan saya untuk Gubernur yang lebih dulu memulai,” ujarnya.
Mayjen Arief menegaskan bahwa kunjungannya juga bertujuan menyelaraskan langkah penanganan para korban bencana hidrometeorologi. Hingga kini, tim gabungan masih bergerak melakukan pemantauan, pendataan kerusakan, dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.(des*)
