Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hasil pertemuan Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM terkait persiapan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026. Rapat tersebut membahas penyempurnaan skema pembiayaan, target penyaluran, serta kesiapan lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit.
Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih mempertahankan tiga kategori utama KUR pada tahun depan: pembiayaan super mikro di bawah Rp10 juta, KUR tanpa agunan untuk pinjaman kurang dari Rp100 juta, serta KUR kecil dengan plafon Rp100 juta hingga Rp500 juta. Untuk keseluruhan program, pemerintah mengalokasikan pagu pembiayaan sebesar Rp300 triliun dengan suku bunga tetap 6 persen.
“Tahun depan KUR tetap dibagi menjadi tiga jenis, mulai dari super mikro, KUR di bawah Rp100 juta tanpa agunan, hingga KUR kecil sampai Rp500 juta. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp300 triliun dengan bunga tetap 6 persen,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Ia menambahkan bahwa aturan baru pada 2026 menerapkan satu tarif bunga tunggal yakni 6 persen, sekaligus menggantikan ketentuan sebelumnya yang membatasi jumlah pengajuan ulang. Dengan aturan tersebut, pelaku usaha pada sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perdagangan berbasis ekspor dapat kembali mengambil KUR tanpa batasan frekuensi.
“Untuk sektor produksi, termasuk pertanian dan perdagangan ekspor, tidak ada lagi pembatasan. Pelaku usaha bisa mengajukan kembali selama memenuhi ketentuan,” jelasnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa fasilitas KUR untuk investasi pada industri padat karya masih berlanjut. Airlangga meminta Kementerian Perindustrian serta Kementerian Koperasi dan UMKM mempercepat penyaluran agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha.
Di sisi lain, Airlangga turut memaparkan perkembangan tiga skema Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai diterapkan pemerintah dalam dua bulan terakhir. Tahun 2026, program tersebut akan semakin diperkuat, terutama melalui persiapan perbankan sebagai penyalur utama.
“KPP baru berjalan sekitar dua bulan dan ke depan akan terus dipercepat. Kami meminta perbankan untuk mempersiapkan seluruh mekanisme penyaluran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa KPP merupakan program terpisah dan tidak termasuk dalam pagu KUR sebesar Rp300 triliun. Untuk pembiayaan perumahan, pemerintah menyediakan anggaran tambahan Rp130 triliun, dengan target penyaluran awal mencapai Rp28 triliun pada kuartal pertama tahun 2026.(BY)
