Jakarta – Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Yota Balad terus tancap gas memperjuangkan kepentingan rakyatnya di tingkat pusat. Kali ini, ia melakukan audiensi langsung dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Robben Rico, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Agenda strategis itu membahas berbagai program bantuan sosial Kemensos yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Pariaman.
“Kami datang membahas berbagai aspek terkait sarana, prasarana, dan program bantuan sosial untuk masyarakat penerima manfaat di Kota Pariaman,” ujar Yota Balad usai pertemuan.
Audiensi tersebut menjadi forum penting untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Universal Health Coverage (UHC), Bantuan Lumbung Sosial, alat bantu penyandang disabilitas, hingga pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan itu, Yota Balad menegaskan agar efisiensi anggaran di pusat tidak menekan hak-hak masyarakat kecil, terutama penerima PKH.
“Kami berharap tidak ada pengurangan jumlah penerima PKH di Pariaman. Program ini menjadi penopang hidup ribuan keluarga,” tegas mantan Sekda Kota Pariaman tersebut.
Selain itu, Yota Balad juga memperjuangkan migrasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) daerah agar masuk ke skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.
“Kondisi keuangan daerah tengah berat akibat berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kami berharap Kemensos dapat membantu mengalihkan beban iuran BPJS bagi warga kurang mampu,” ungkapnya.
Yota Balad juga menyoroti pentingnya Lumbung Sosial di Kota Pariaman, mengingat wilayahnya berada di zona merah rawan bencana Mentawai Megathrust.
“Ketersediaan Lumbung Sosial sangat vital untuk kesiapsiagaan bencana. Kota kami butuh dukungan nyata dari Kemensos,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Yota Balad turut menyampaikan permohonan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar.
“Masih banyak warga kami yang membutuhkan alat bantu agar bisa hidup lebih mandiri. Ini bagian dari tanggung jawab sosial negara,” tegasnya.
Tak kalah penting, Yota Balad juga menyinggung rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pariaman. Program pendidikan inklusif berbasis pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya telah diusulkan secara resmi ke Kemensos.
“Kami sudah melengkapi seluruh administrasi dan tahapan. Harapan kami, Sekolah Rakyat di Pariaman bisa direalisasikan pada 2026 sebagai ruang pendidikan bagi semua kalangan,” tutupnya penuh optimisme.
Rombongan Wali Kota Pariaman dalam pertemuan itu turut didampingi Plt Kepala BPKPD Willy Firmadian, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Rozy Koesmadi, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
Langkah Yota Balad ini kembali menegaskan komitmen kepemimpinan yang berpihak pada rakyat kecil. Dari ruang rapat kementerian hingga pelosok kampung pesisir, ia memastikan tidak ada warga Pariaman yang tertinggal dari jaring sosial negara.(r-mak).
