Padang – Rapat Kerja Forum Wali Nagari dan Kepala Desa (Forwana) se-Sumatera Barat Tahun 2025 resmi dibuka di Hotel Axana Padang, Senin (29/9/2025), oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Kegiatan ini mengusung tema “Sumatera Barat Maju Berbasis Nagari dan Desa.”
Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Direktur Bank Nagari, Ketua Forwana Provinsi Sumbar Dr. C. Zul Arifin, Ketua Forwana kabupaten/kota se-Sumbar, Ketua Panitia Mubes Forwana Genta Maulana Akbar, serta para wali nagari dari seluruh Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya rapat kerja ini sebagai momentum untuk menyatukan langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari dan desa, demi mewujudkan Sumatera Barat yang madani, maju, dan berkeadilan.
“Pemimpin di desa atau nagari adalah ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi, menyinggung amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terakhir diperbarui dengan UU Nomor 3 Tahun 2024. Ia menambahkan, peran kepala desa atau wali nagari tidak hanya mencakup pemerintahan, tetapi juga pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga.
Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan desa harus melampaui aspek fisik. Pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan keterampilan, perubahan perilaku, hingga akses terhadap sumber daya ekonomi juga menjadi fokus utama. Menurutnya, Forwana berfungsi sebagai wadah strategis bagi para wali nagari dan kepala desa untuk berdiskusi, bertukar ide, berkoordinasi, serta meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat desa.
Selain memperkuat komunikasi dan solidaritas internal, Gubernur berharap Forwana mampu menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga PABPDSI. “Saya berharap organisasi ini dapat berkolaborasi untuk mendorong perubahan positif di nagari dan desa, sehingga dunia melihat Sumatera Barat sebagai pemerintahan terdepan yang madani, maju, dan berkeadilan,” kata Mahyeldi.
Raker Forwana kali ini juga diharapkan menghasilkan kebijakan strategis terkait penggunaan Dana Desa 2026, program ketahanan pangan di nagari/desa, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta persiapan Musyawarah Besar (Mubes) Forwana pada Desember 2025.
Sementara itu, Ketua Forwana Provinsi Sumbar, Dr. C. Zul Arifin, menyebut rapat kerja sebelumnya digelar pada Juni 2025 di Hotel UNP Padang. Forum kemudian sepakat mengadakan Mubes Forwana pada Desember mendatang, bertepatan dengan berakhirnya masa kepengurusan 2022–2025. Substansi Pramubes mencakup rakor Forwana se-Sumatera Barat, penyamaan persepsi terkait regulasi kebijakan nasional tentang desa, pembiayaan komdes program pangan, pos bantuan hukum, serta perlindungan advokasi bagi wali nagari, kepala desa, dan perangkatnya.
Dengan terlaksananya Raker Forwana ini, diharapkan nagari dan desa di Sumatera Barat semakin siap memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung akselerasi pembangunan daerah maupun nasional.(des*)
