Jakarta, fajarharapan.id – Pemerintah pusat mengambil langkah cepat merespons kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG, setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 dapur yang diduga tidak memenuhi standar kebersihan.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Jakarta, Senin (29/9/2025). Menurutnya, keberhasilan program unggulan ini sangat ditentukan oleh kualitas makanan yang aman dikonsumsi masyarakat, terutama anak sekolah sebagai penerima manfaat utama.
“Tidak boleh ada lagi dapur yang mengabaikan higienitas. Semua peralatan wajib dibersihkan dengan teknologi modern, setiap porsi makanan harus diuji sebelum didistribusikan. Ini menyangkut keselamatan rakyat,” tegas Prabowo.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa penonaktifan sementara 56 dapur dilakukan untuk mencegah meluasnya risiko. Pihaknya saat ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan.
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Bila terbukti melanggar standar, dapur tersebut tidak akan diaktifkan kembali,” ujar Nanik.
Selain uji laboratorium, BGN juga memperketat sistem pengawasan dengan membuka kanal pengaduan langsung dari masyarakat. Mekanisme ini diharapkan bisa mendeteksi lebih dini adanya dugaan pelanggaran keamanan pangan di lapangan.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menambahkan, setiap penyelenggara program wajib melakukan pencatatan detail mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. “Evaluasi ini momentum untuk menegakkan standar yang sama di seluruh dapur MBG di Indonesia,” jelasnya.
Sejak awal Januari hingga September 2025, lebih dari 5.000 kasus keracunan telah dilaporkan terkait distribusi MBG. Meski sebagian besar korban dapat ditangani dengan cepat, pemerintah menilai kejadian ini cukup serius dan harus dijadikan pelajaran.
Program MBG merupakan salah satu prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pemerintah menekankan bahwa pengelolaan dapur penyedia harus profesional, transparan, dan berorientasi pada keamanan pangan.
Dengan langkah audit total ini, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan program MBG bisa kembali berjalan maksimal tanpa kasus serupa di masa mendatang.(*)
