Jakarta – Anggota DPR RI Novita Hardini mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana pemerintah yang mempertimbangkan penghapusan kuota impor. Menurutnya, kebijakan semacam ini justru berpotensi melemahkan daya tahan ekonomi nasional, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia menyampaikan bahwa jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa kontrol dan regulasi ketat, maka ekonomi nasional bisa terdampak serius. Arus masuk produk luar negeri secara masif dikhawatirkan memicu persaingan pasar yang tidak seimbang, menggerus industri dalam negeri, hingga menyebabkan lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pasar kita bisa dibanjiri barang murah dari luar yang lebih kompetitif secara biaya. Ini akan menyudutkan produk lokal,” kata Novita, Jumat (11/4/2025).
Politikus muda dari PDI Perjuangan ini menyebut bahwa keberadaan barang impor dengan harga terjangkau berisiko menurunkan minat masyarakat terhadap produk buatan dalam negeri. Akibatnya, permintaan terhadap barang lokal menurun, membuat industri domestik — khususnya yang baru tumbuh — kesulitan bertahan di tengah tekanan pasar global.
“Jika UMKM tak bisa bersaing, maka gelombang pengangguran tak bisa dihindari. Ini akan makin terasa di daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia atau upah minimum rendah,” tambahnya.
Novita juga memperingatkan kemungkinan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, akibat dominasi barang impor tanpa adanya strategi ekspor yang memadai dan kebijakan perlindungan terhadap pasar domestik.
Sebagai satu-satunya wakil perempuan dari Dapil Jawa Timur VII, ia menekankan bahwa UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional, akan terkena imbas paling besar jika kebijakan ini diberlakukan tanpa adanya bentuk perlindungan yang memadai dari negara.
“Produk luar yang lebih murah dan sudah dikenal di pasaran akan makin mempersempit ruang gerak UMKM. Meski ada sisi positif seperti peningkatan variasi produk dan dorongan inovasi, namun manfaat itu lebih dinikmati konsumen, bukan pelaku usaha,” ujarnya.
Novita menyarankan agar pemerintah menerapkan strategi proteksi yang tepat. Di antaranya dengan memberikan insentif kepada pelaku UMKM, menyusun kebijakan selektif untuk menentukan produk-produk yang boleh diimpor, serta menetapkan standar mutu barang agar hanya produk berkualitas yang masuk ke pasar Indonesia.
Ia juga mendorong adanya kampanye besar-besaran untuk mencintai dan membeli produk lokal, serta pelatihan digital dan pemasaran guna memperkuat daya saing UMKM di tengah tantangan globalisasi.
“Negara harus hadir dan berpihak. Kita bukan negara yang membebaskan segalanya pada mekanisme pasar. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keadilan dan kedaulatan ekonomi,” tegasnya.(BY)
