Jakarta – Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di jalanan. Mereka dengan tegas menentang revisi Undang-Undang (UU) yang melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Selain menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, para mahasiswa juga mengkritik kebijakan lain, salah satunya pemotongan anggaran untuk sektor pendidikan.
Aksi unjuk rasa berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (17/2/2025), di mana mereka menyuarakan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara.
“Anggaran pendidikan yang memadai sangat penting untuk memastikan setiap warga negara dapat mengakses pendidikan yang layak dan terjangkau. Pemotongan anggaran pendidikan hanya akan memperburuk kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan,” ujar Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria.
Selain itu, para demonstran mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah dan menolak revisi Undang-Undang Minerba, yang dianggap sebagai alat untuk mengekang kebebasan akademik. Mereka juga menilai sejumlah revisi UU berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.
Seperti dalam revisi UU Polri, di mana polisi diusulkan untuk memiliki kewenangan lebih dalam mengawasi konten media sosial. Dalam revisi UU Kejaksaan, Jaksa diharapkan mendapatkan imunitas yang lebih kuat, yang sebelumnya sudah tercantum dalam UU Kejaksaan yang berlaku. Rencana revisi ini dianggap berbahaya dan bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum.
“Revisi UU TNI juga memberikan ruang bagi militer untuk masuk dalam penegakan hukum, yang berpotensi mengancam demokrasi karena hingga kini militer belum tunduk pada peradilan umum,” tambahnya.
Mahasiswa juga menuntut agar multifungsi ABRI dicabut, mengingat banyaknya anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan sipil, yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tugas pokok mereka.
13 Tuntutan Aksi
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan 13 tuntutan yang dibacakan oleh Bagas Wisnu, Koordinator Humas UPNVJ Bergerak. Berikut adalah tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa:
- Ciptakan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional yang bermasalah, serta wujudkan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi UU Minerba, yang hanya digunakan untuk membungkam kritik di kampus dan lingkungan akademik.
- Hapuskan multifungsi ABRI, yang dapat menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
- Sahkan rancangan UU Masyarakat Adat untuk melindungi tanah dan budaya mereka.
- Cabut Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025, yang dianggap mengancam kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
- Desak Prabowo Subianto mengeluarkan Perppu perampasan aset untuk memberantas korupsi.
- Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat imunitas aparat dan militer.
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pejabat yang tidak bertanggung jawab.
- Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Aksi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(des*)
