Bawaslu Susun Langkah Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Solsel, fajarharapan.id — Bawaslu Solok Selatan telah menyusun langkah-langkah sebagai upaya memahami bentuk pencegahan pelanggaran Pemilu yang berkemungkinan bisa terjadi dilingkup masyarakat nantinya dalam masa tahapan pemilu serentak 2024.

“Sebab itu perlu kita gandeng sejumlah element masyarakat untuk diajak berpartisipatif dalam Pengawasan Pemilu nantinya,” kata Sekretaris Bawaslu Solok Selatan Admi Munandar, Jumat (13/10/2023)

Tentu saja peran elemen masyarakat seperti Ormas, Perguruan Tinggi, Akademisi dan unsur masyarakat lainnya, sangat diharapkan untuk mensosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

“Dengan keterbatasan jumlah anggota yang bertugas pengawas kecamatan di Solsel dengan cakupan wilayah yang luas, sebab itu kita membutuhkan peran masyarakat,” ujarnya. 

Baca Juga  Sekda Padang Pariaman ; Bundo Kanduang Memiliki Peranan Penting Menjaga Generasi Muda

Hal ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Sementara Kordiv Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Solsel, Nila Puspita, menyampaikan, berkaca pada Pemilu sebelumnya, beragam jenis pelanggaran masih sering terjadi di Solsel dan ini meski harus dicegah sedini mungkin agar pelanggaran dapat diminimalisir.

“Pengawasan melalui strategi preventif (pencegahan) sudah diupayakan Bawaslu, tentu saja partisipatif dari masyarakat sangat berperan penting untuk memberikan laporan-laporan terkait tindakan pelanggaran di wilayah masing-masing,” pintanya.

“Politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), kampanye media sosial, hingga netralitas ASN dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Ini harus menjadi hal yang harus kita cermati di Pemilu 2024,” tuturnya.

Baca Juga  Kadis Perhubungan Afwandi ; Manajemen Rekayasa Lalin One Way Disusun Wisatawan Akan Serbu Pesta Pantai Piaman Barayo 2024

Bawaslu menyebut marak terjadi pelanggaran seperti ini pada Pemilu yang lalu dan kedepan upaya bersama sangat diharapkan.

“Masyarakat kita harapkan menjadi mulut dan telinga bagi pengawas pemilu dalam pengawasan partisipatif,” ungkapnya.

Baik dari segi kemampuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu untuk ditindak lanjuti oleh pengawas pemilu sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada.

“Kesadaran hukum yang baik dari setiap masyarakat sehingga hasil pengawasan partisipatif dimaksud benar-benar memberikan dampak positif bagi kualitas penyelenggaraan pemilu. Juga kita harapkan masyarakat bisa menjadi saksi ketika terjadi pelanggaran pemilu,” tutupnya. (man)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *