Jakarta, fajarharapan.id – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mendadak menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Kehadiran Budi Arie langsung menyedot perhatian, apalagi di tengah sorotan isu dugaan keterlibatannya dalam kasus situs judi online.
Saat dicegat awak media soal tujuannya ke KPK, Budi Arie hanya menjawab singkat dan meminta publik bersabar. “Nanti abis pertemuan ya,” ujarnya sebelum masuk ke ruang audiensi.
Namun, publik pun berspekulasi. Apakah kedatangan Budi Arie terkait isu sensitif yang sempat menyeruak, atau benar-benar murni urusan program kementerian?
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan terpisah menjelaskan bahwa kedatangan Menteri Budi Arie dan jajaran Kementerian Koperasi adalah dalam rangka audiensi dengan KPK membahas strategi pencegahan korupsi.
“Benar, hari ini KPK dijadwalkan menerima audiensi dari Kementerian Koperasi. Pertemuan akan membahas berbagai upaya pencegahan korupsi,” ungkap Budi Prasetyo melalui pesan tertulis.
Meski demikian, pertemuan ini tetap menjadi perhatian karena muncul setelah namanya dikaitkan dalam kasus yang sedang bergulir di ranah publik.
Bantahan Keras soal Isu Judi Online
Sebelumnya, Budi Arie diseret dalam pusaran isu panas yang menyebut dirinya diduga mendapat jatah 50 persen dari praktik pengamanan situs judi online. Dugaan ini mencuat dalam persidangan kasus eks pegawai Kominfo yang kini ditangani aparat penegak hukum.
Namun, Menteri yang juga pernah menjabat sebagai Menkominfo ini dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
“Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Budi Arie dalam pernyataan resminya, Senin (19/5).
Ia menambahkan bahwa narasi soal pembagian jatah 50 persen adalah “omon-omon” atau obrolan sepihak dari para terdakwa yang tidak pernah dikonfirmasi kepadanya.
“Saya tidak tahu ada kesepakatan itu. Mereka juga tidak pernah memberi tahu. Apalagi aliran dana. Faktanya tidak ada,” imbuhnya.
Publik kini menanti transparansi lebih lanjut dari pertemuan antara Kementerian Koperasi dan KPK. Di tengah meningkatnya kasus korupsi dan polemik di sektor digital, akuntabilitas pejabat publik menjadi sorotan utama.
Kehadiran Menteri Budi Arie di lembaga anti-rasuah ini diharapkan membuka ruang klarifikasi, sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan.(*)
