Sumbar  

Ombudsman RI Sarankan Bupati Limapuluh Kota untuk Terbitkan Juknis dan SOP Pemberhentian Perangkat Nagari

Ombudsman
Pertemuan Ombudsman Sumbar dengan Pemkab Limapuluh Kota.

Sarilamak – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) memberikan saran kepada Bupati Limapuluh Kota, Safarudin Datuak Bandaro Rajo, dalam upaya mencegah maladministrasi terkait pemberhentian perangkat nagari. Ombudsman merekomendasikan agar Bupati Limapuluh Kota menginisiasi penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemberhentian aparatur nagari.

Langkah ini dianggap sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Limapuluh Kota nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Informasi tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) Kajian Ombudsman RI Perwakilan Sumbar mengenai Pencegahan Maladministrasi dalam pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota.

Yefri Heriani, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, menyerahkan berkas tersebut secara langsung kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Limapuluh Kota, Herman Mazwar, pada Rabu (21/11/2023). Heriani menjelaskan pemilihan Limapuluh Kota dilakukan karena adanya kemajuan yang telah dicapai oleh Bupati Limapuluh Kota.

“Kabupaten Limapuluh Kota telah membuat kemajuan dengan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk melakukan verifikasi administrasi pemberhentian aparatur nagari yang dilakukan oleh Wali Nagari. Namun, hal ini perlu disempurnakan dengan pembuatan SOP dan Juknis,” ungkap Heriani melalui keterangan tertulis.

Baca Juga  BPBD Limapuluh Kota Bersama TNI-Polri Sukses Bersihkan Material Longsor di Jalan Nasional

Selain menyarankan penyusunan SOP, Ombudsman juga mendorong Pemkab Limapuluh Kota untuk merancang konsep kebijakan evaluasi kinerja aparatur nagari, meningkatkan kompetensi Wali Nagari dan perangkat secara terstruktur terkait tata kelola Pemerintahan Nagari. Upaya lainnya mencakup peningkatan kapasitas melalui pelatihan, khususnya mengenai prosedur dan administrasi pemberhentian perangkat nagari.

“Saran ini perlu diimplementasikan oleh Bupati mengingat masih adanya pengaduan masyarakat terkait pemberhentian aparatur nagari,” tegas Heriani.

Dalam rentang tahun 2020 hingga 2022, tercatat empat laporan pemberhentian aparatur nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. Adel Wahidi, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumbar, menyatakan bahwa evaluasi kinerja aparatur desa dan rendahnya kompetensi Wali Nagari menjadi faktor penyebab pemberhentian tersebut.

“Wali Nagari bahkan menganggap bahwa aparatur nagari adalah produk politik, sehingga berhak mengangkat dan memberhentikan secara sembarangan,” tambah Wahidi.

Baca Juga  Menyongsong Kesiapan Penas Tani XVI, Gubernur Mahyeldi Tinjau Persiapan Lokasi

Adel Wahidi menegaskan bahwa Pasal 51 ayat 2 dan 3, yang menjelaskan alasan pemberhentian perangkat nagari, kerap diabaikan oleh Wali Nagari. Dalam tanggapannya, Pj Sekda Kabupaten Limapuluh Kota, Herman Mazwar, menyambut baik saran tersebut. Ia bahkan berkomitmen untuk memastikan implementasi saran tersebut dalam 30 hari kerja ke depan.

“Jika dilaksanakan, ini akan menjadi terobosan bagi Limapuluh Kota dan dapat diterapkan di nagari se-Sumbar di bawah koordinasi DPMD,” ujar Mazwar.(des)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *