Padang – Pemilih muda di Sumatra Barat diprediksi akan memiliki peran sentral dalam menentukan hasil akhir Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, termasuk pemilihan presiden dan legislatif pada Februari serta pemilihan kepala daerah serentak pada November. Data menunjukkan bahwa persentase pemilih muda di Sumatra Barat mencapai 57,8 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), melebihi angka nasional yang hanya 52 persen.
Surya Efitrimen, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat, mengungkapkan bahwa DPT di provinsi tersebut mencapai 4.088.606 pemilih, terdiri dari 2.027.360 laki-laki dan 2.061.246 perempuan.
“Lebih dari 17.569 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 1.265 kelurahan/desa/nagari, 179 kecamatan, dan 19 kabupaten/kota di Sumatra Barat, memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi,” ungkap Surya pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Data lebih lanjut menunjukkan bahwa kelompok pemilih muda dari generasi milenial dan generasi Z merupakan kelompok terbesar di Sumatra Barat, masing-masing mencapai 32 persen dan 27 persen dari total pemilih.
Surya mendesak agar pemilih muda, terutama yang baru pertama kali ikut dalam pemilihan, menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas cenderung proaktif, menolak praktik politik uang, menjauhi ujaran kebencian, tidak golput, dan memiliki sikap antihoaks.
Eka Vidya Putra, seorang Dosen Sosiologi Politik dari Universitas Negeri Padang, menggarisbawahi pentingnya mewaspadai praktik politik uang, mobilisasi pemilih, dan kampanye hitam. Ia mengingatkan bahwa praktik politik uang perlu diwaspadai mengingat pengalaman masa lalu.
Organisasi masyarakat, termasuk yang berbasis agama, etnis, kepemudaan, dan nonpartai, memiliki peran penting dalam mobilisasi pemilih. Eka berpendapat bahwa hasil Pemilu harus berdampak positif pada kesejahteraan sosial, perbaikan ekonomi, dan perbaikan politik untuk masyarakat.
Mengenai tantangan yang dihadapi penyelenggara dan peserta Pemilu, Dwi Dianingsih dari Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan bahwa banyaknya pemilih dari generasi muda, terutama mahasiswa, menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, literasi demokrasi, pendidikan politik, dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong, menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Langkah-langkah dilakukan untuk menyaring konten negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital berbasis internet. Usman juga mendukung kampanye antipolitik uang yang diusung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat dampak negatif dari praktik tersebut terhadap demokrasi.(*/ab)
