BKD Rekomendasikan Sanksi Disiplin Berat, Terkait Kasus Dugaan Asusila Oknum ASN Rembang

Rembang,fajarharapan.id – Aduan E (42) terhadap W (32), oknum guru Sekolah Dasar (SD) ASN Pemkab Rembang kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas dugaan perbuatan asusila berupa perselingkuhan dengan istrinya sudah memasuki tahap rekomendasi sanksi.

Rekomendasi sanksi tersebut setelah dilakukan rapat tim kasus yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat dan BKD Rembang.

Kepala BKD Rembang Arif Ramadhan saat dikonfirmasi perihal kasus tersebut menyatakan, dari hasil rapat terakhir tim kasus yang digelar 13 Desember 2023 lalu, teradu direkomendasikan mendapatkan sanksi disiplin berat.

Namun wujud sanksinya bergantung Bupati Rembang.

Ia belum bisa memastikan apakah sanksi disiplin berat itu berupa penurunan jabatan atau pemberhentian sebagai ASN Pemkab Rembang.

“Berdasarkan rapat tim kasus pada 13 Desember 2023, yang diketuai Sekda Rembang memberikan rekomendasi menjatuhkan sanksi tentang disiplin PNS. Saat ini sudah kami laporkan kepada Bapak Bupati. Selanjutnya menunggu keputusan Bapak Bupati Rembang”. paparnya.

Berdasarkan UU NO 5 2014, PPPK yang mendapatkan sanksi disiplin berat adalah berupa pemutusan hubunghan kerja.

Sedangkan pada PP 94 2021 ada beberapa jenis dari sanksi disiplin berat PNS.

Sanksi itu bisa berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Baca Juga  2 Wisata Rembang Paling Hits, Wisata Sejarah dan Religi

Kemungkinan lainnya pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Informasi yang disampaikan Kuasa Hukum E, Abdul Munim, ada informasi bahwa rekomendasi hukuman untuk W yang didengarnya adalah penurunan jabatan dari guru fungsional menjadi pelaksana.

Jika benar sanksinya berupa itu, maka menurutnya belum memenuhi unsur keadilan bagi kliennya.

Sesuai informasi dari BKD yang disampaikan kepada kami, teradu direkomendasikan hukuman disiplin. Hukuman disiplin tambahan lainnya pencabutan jabatan fungsional guru menjadi pelaksana. Dari sisi level, ada penurunan”. kata Munim, kemarin.

Menurut Munim, tahapannya saat ini adalah menunggu keputusan Bupati Rembang.

Ia tidak akan melakukan intervensi kepada BKD Rembang atas proses sidang etik yang berlangsung.

“Kami menyerahkan kepada klien terkait hasil yang diputuskan nanti. Meskipun hemat kami, dari sisi keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena harapannya adalah pemberhentian”. papar dia.

Kepada wartawan, E mengapresiasi atas respons BKD terhadap aduan yang dilayangkan kuasa hukumnya.

Namun, pihaknya tengah melakukan upaya hukum lain atas kasus ini ke arah pidana.

Baca Juga  RSUD dr R Soetrasno Rembang Tambah Fasilitas Pemasangan Ring Jantung

“Sebenarnya belum puas atas rekomendasi sebagaimana disampaikan kuasa hukum saya yang hanya penurunan jabatan. Saya sedang mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum lain ke arah aspek pidana”. katanya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula dari aduan E, laki-laki yang tinggal di Kecamatan Sulang.

E mendapatkan sejumlah bukti bahwa sang istri L (31) berbuat asusila berupa perselingkuhan dengan W.

Bahkan berdasarkan sejumlah bukti, kuasa hukum E menyebut keduanya beberapa kali menyewa kamar hotel kelas melati.

Atas sejumlah bukti yang dimiliki, akhirnya melalui kuasa hukumnya E membuat aduan remi ke BKD sekira sebulan lalu dengan teradu W.(romadi/aziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *