Ratusan Tenaga Kesehatan Gelar Aksi Damai di Kantor Bupati Padang Pariaman

Padang Pariaman – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) yang berasal dari 25 Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar aksi damai, pada Rabu (19/2/2025) di Kantor Bupati, Parit Malintang.

Aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi mereka terkait penerimaan pegawai melalui jalur P3K. Sebab, dinilai tidak memberikan kesempatan kepada para tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi.

Ikhsan, yang telah 18 tahun mengabdi di Puskesmas Sungai Limau dalam aksi damai ini, menjelaskan kegiatan ini menyuarakan ketidakpuasan mereka. Tidak ada seorang pun tenaga kesehatan dari Padang Pariaman yang lolos dalam seleksi administrasi P3K. Ia menyebut meskipun para tenaga kesehatan telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Ikhsan mengungkapkan kekecewaannya terkait dengan seleksi administrasi yang dinilai tidak transparan dan tidak memberikan peluang kepada tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi.

Baca Juga  Minibus Terseret Kereta Api Wisata di Padang Pariaman, Dua Orang Luka-Luka Serius

Dalam aksi damai tersebut, Ikhsan bersama rekan-rekannya berharap ada upaya untuk memperjuangkan hak mereka dalam penerimaan Nakes pada tahun ini.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang Pariaman, Maizar, S.Sos, bersama stafnya, menerima kedatangan para tenaga kesehatan yang melakukan aksi tersebut.

Ikhsan dan teman-temannya menyampaikan harapan agar proses penerimaan pegawai P3K ini dapat dibuka kembali, mengingat masa sanggah administrasi hanya tinggal tiga hari lagi.

Pj.Kepala Dinas Kesehatan, Sri Nelis, SKM, yang turut diwawancarai terkait aksi damai ini, mengonfirmasi bahwa tenaga kesehatan yang melakukan aksi damai tersebut adalah mereka yang mengabdi sebagai tenaga sukarela di sejumlah Puskesmas. Mereka bukanlah tenaga honorer yang digaji oleh Pemda Padang Pariaman.

Baca Juga  Gerakan Aksi Bergizi untuk Remaja di Kota Padang: Mencegah Anemia dan Meningkatkan Kesehatan

Sri Nelis menambahkan bahwa penerimaan pegawai P3K tahun 2025 ini memang ditujukan untuk tenaga honorer yang telah di-SK-kan dan digaji oleh Pemda Padang Pariaman. Namun, keterbatasan jumlah formasi yang tersedia menyebabkan belum semua tenaga honorer dapat diterima dalam seleksi tersebut.

Menanggapi tuntutan para tenaga kesehatan yang menggelar aksi damai, baik Sri Nelis maupun Maizar menyatakan akan membicarakan masalah ini lebih lanjut dengan Bupati Padang Pariaman. Mereka berharap akan ada solusi yang dapat memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan sukarela untuk menjadi bagian dari P3K dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di daerah ini. (bay).