Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana
Padang  

Rakor Pangan Berkelanjutan, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Stok Kebutuhan Pokok di Sumbar Aman untuk Ramadan dan Idul Fitri

Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa ketersediaan bahan pangan di Sumbar sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Ramadan dan Idulfitri 1445 H tahun ini. Selain itu, Pemprov Sumbar juga terus berupaya maksimal untuk memastikan tidak adanya hambatan dalam arus transportasi barang dan orang di Sumbar.

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Pengelolaan Pangan Berkelanjutan Provinsi Sumbar tahun 2024 di ZHM Hotel Padang, Kamis (07/03/2024). Sebelumnya, Gubernur juga telah melakukan inspeksi ke pasar tradisional dan mengecek ketersediaan stok pangan di Gudang Bulog pada Selasa 5 Maret lalu.

“Selasa lalu kita sudah cek langsung stok pangan kita di Gudang Bulog. Dapat kami tegaskan bahwa stok beras untuk Ramadan hingga Idulfitri itu sangat cukup. Begitu pun stok tepung terigu, gula, minyak goreng. InsyaAllah semuanya tersedia,” kata Gubernur Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi mengatakan, stok pangan Sumbar telah disebar di 15 gudang Bulog di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Solok. Penyebaran stok pangan ini bertujuan agar penyaluran ke seluruh Sumbar dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

“Untuk mendistribusikan pangan ini, Perum Bulog juga telah menjalin kerja sama dengan PT. Pos Indonesia,” ucap Gubernur lagi.

Namun di samping itu, Gubernur Mahyeldi juga menekankan bahwa salah satu fokur Pemprov Sumbar saat ini adalah memastikan pengiriman barang dan transportasi angkutan umum berjalan lancar di Sumbar. Terutama sekali terkait kondisi jalan serta ruas jalan yang rawan longsor, di mana Dinas BMCKTR Sumbar telah menyiagakan beberapa unit alat berat di titik-titik tertentu yang rawan.

Selain itu, Gubernur memastikan Pemprov Sumbar melalui dinas-dinas terkait juga akan menggelar operasi atau bazar pangan murah selama Ramadan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau karena disokong oleh subsidi, akan tetapi tetap mengedepankan kualitas pangan itu sendiri.

“Seperti beras jenis SPHP, melalui Bulog akan kita gelontorkan ke pasar-pasar tradisional, ritel modern, dan pengecer. Sementara itu untuk daerah yang terkena bencana, kita juga salurkan beras cadangan pangan atau beras bantuan, terutama sekali untuk ke Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Sebelumnya beras bantuan ini juga telah kita salurkan ke Lima Puluh Kota, Solok, dan Dharmasraya,” ucap Gubernur lagi. (Adpsb/Cen)